Berbagai unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi semoga menjadi bunga-bunga demokrasi, dimana berbagai pihak yang terlibat, menjadi belajar banyak untuk menjadi lebih "dewasa" dalam berpikir, berkonsep dan bertindak. Semua harus lebih banyak belajar, pemerintah, DPR dan pengunjuk rasa .... (eko2012)
... cakrawala dinamika politik, ekonomi & sosial ... mengulas, mengkritik serta menyampaikan fakta ... (www.tribunrakyat.com)
Jumat, 30 Maret 2012
HOREE....!!! BBM 1 APRIL GA JADI NAIK
DMG-Jakarta. Horeee !! BBM ga (belum) jadi naik ... demikian kira-kira sorakan masyarakat yang menolak kenaikan BBM. Hiruk pikuk dan kericuhan unjuk rasa terdiam sementara, isu yang telah bergulir sejak awal tahun 2012, boleh jadi mencapai antiklimaks. Keputusan Rapat Paripurna DPR semalam yang memberi peluang kepada pemerintah untuk "bisa" menaikkan harga BBM jika terjadi fluktuasi 15% harga minyak mentah dunia dalam kurun waktu 6 bulan, sepertinya dianggap paling "wise" ... ada yang mendapat keuntungan dari keputusan ini, ada yang masih belum puas dan ada yang menyampaikan ... sudah menduga ini bakalan terjadi.
Yang "kecele" adalah para penimbun, yang sudah terlanjur menimbun ... apa lagi, sampai ketahuan dan ditangkap aparat keamanan.
Berbagai unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi semoga menjadi bunga-bunga demokrasi, dimana berbagai pihak yang terlibat, menjadi belajar banyak untuk menjadi lebih "dewasa" dalam berpikir, berkonsep dan bertindak. Semua harus lebih banyak belajar, pemerintah, DPR dan pengunjuk rasa .... (eko2012)
Berbagai unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi semoga menjadi bunga-bunga demokrasi, dimana berbagai pihak yang terlibat, menjadi belajar banyak untuk menjadi lebih "dewasa" dalam berpikir, berkonsep dan bertindak. Semua harus lebih banyak belajar, pemerintah, DPR dan pengunjuk rasa .... (eko2012)
Selasa, 28 Februari 2012
SOLIDARITAS PETANI GARAM MADURA TOLAK IMPOR GARAM
Aksi tsb meminta Menteri Perindustrian RI, MS. Hidayat, utk mencabut rekomendasi izin impor garam serta kembangkan industri/swasembada garam dalam negeri.
Mereka membawa Spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka, antara lain "Tolak impor garam", "MS. Hidayat pembunuh petani garam Madura", "Gunakan garam lokal", "Impor garam rakyat menderita", "Rakyat mengutuk MS. Hidayat", "Indonesia kaya garam", "Impor garam, MS. Hidayat harus mundur" dan "MS. Hidayat pro asing, tidak berhati".
Rencananya mereka akan kembali melakukan aksi jika impor garam tidak dihentikan, selanjutnya mereka juga merencanakan aksi di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kesempatan yang akan datang, kata salah satu peserta unjuk rasa mengakhiri aksinya.
Memang, sangat aneh ... Indonesia adalah negara Maritim dengan luas laut 2/3 dari luas daratan ...dengan garis pantai yang sangat panjang dan seluruhnya berpotensi untuk menghasilkan garam. Kalaupun mutunya kurang, justru itu menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan mutu dan meningkatkan kesejahteraan para petani garam, bukan malah digilas dengan mengimpor garam.
Senin, 27 Februari 2012
BEM SI PECAH ??? ADA APA ..... ?
DMG-Jabar. Beredar Desas-desus bahwa telah terjadi perpcahan dalam tubuh BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), ada apa ? Berikut ini sms yang beredar di kalangan aktivis mahasiswa yang juga diterima oleh wartawan DMG. "Tanggal 27-02-2012, sebanyak 19 BEM dari jawa barat telah di usir dan diperlakukan tdk manusiawi oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) pada saat pertemuan BEM-SI di lampung, dalam pertemuan BEM-SI yg di selengggaran di Universitas Negeri Lampung.
Pada mulanya 19 BEM yg tergabung dlm Aliansi BEM Jawa Barat ini ingin masuk sebagai anggota di BEM-SI. Tapi lagi-lagi di hadang oleh Tuan rumah BEM Unila, Koordinator Pusat BEM SI, dan Daerah, dikarenakan pertemuan BEM-SI telah di tunggangi oleh kepentingan Parpol tertentu pendukung kekuasaan SBY.
Ini menunjukkan bahwa BEM SI menjadikan aliansi Mahasiswa menjadi kelompok instruktif, cenderung pasif, pragmatis, sehingga akan menurunkan tingkat independensi sbg mahasiswa.
Hari ini 13 BEM dari jawa barat itu di usir tengah malam, padahal sudah memberikan uang registrasi.
@Januriadi-presma univ pasundan"
Konfirmasi dengan beberapa aktivis mahasiswa, bahwa telah terjadi selisih paham dan kecurigaan di antara para mahasiswa, ada yang menyampaikan bahwa tidak terjadi keterbukaan dalam pengelolaan dana ... ada yang menyampaikan bahwa kelompok tertentu telah menungganggi BEM SI sehingga perjuangan sudah tidak murni lagi, bukan lagi suara mahasiswa.
Ah, mahasiswa ... ada apa dengan mu ? (Eko2012)
Jumat, 24 Februari 2012
AKTIVIS MENOLAK KENAIKAN BBM MAUPUN PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI (LALU MAUNYA ...?)
DMG-Jakarta. Kamis 23 Pebruari lalu, kurang lebih 100 orang massa pengunjuk rasa dari JAMPER (Jaringan Pemuda Penggerak), mendatangi kantor Pertamina Pusat di bilangan Gambir Jakarta Pusat. Pimpinan massa Sdr. Dani menyampaikan bahwa aksi ini meminta kepada pemerintah dalam hal ini Pertamina untuk melakukan pemberantasan praktek mafia perminyakan dalam tubuh Pertamina maupun Kementrian ESDM, mereka juga menolak rencana kenaikan BBM maupun pembatasan BBM bersubsidi."Ada yang lebih esensi untuk menyelesaikan permasalahan BBM tanpa kenaikan harga BBM maupun pembatasan BBM bersubsidi keduanya sama-sama merugikan rakyat kecil", kilah salah satu massa pengunjuk rasa."Kami akan terus melanjutkan aksi ini dan menggalang massa dari berbagai elemen, pemerintah harus mau mendengar dan menyelesaikan akar permasalahan BBM, jangan hanya instan ... menaikkan harga atau membatasi BBM bersubsidi", lanjutnya "Paling setelah ini ada BLT, menjelang pemilu nanti ..."
Setelah rencana kenaikan BBM diumumkan Pemerintah, banyak diskusi dan konsolidasi aktivis dilakukan, sasarannya jelas ... menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, terlebih beberapa elite partai jelas-jelas menolak kenaikan harga BBM dan menganggap pemerintah gagal serta tidak memihak rakyat kecil.
Bagaimana ini ?
Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang berkaitan dengan BBM harus segera melaksanakan sosilaisasi terhadap rencana ini, kemudian membuka masukkan dari masyarakat, jangan sampai kebijakan ini bergulir begitu saja tanpa penjelasan, sehingga masyarakat menganggap kebijakan pemerintah ini sesuatu yang sia-sia. Kita tunggu saja ... semoga kebijakan ini bukan menjadi sesuatu hal yang kontra produktif. Pemerintah perlu memberantas praktek mafia BBM, sehingga dapat mengeliminir kebocoran anggaran dan BBM. Sementara kebijakan kenaikan ataupun pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan untuk menyehatkan APBN 2012 sebagai konsekuensi perkembangan situasi dan kenaikan harga minyak dunia karena krisis. Benarkan penyehatan APBN hanya dengan menaikkan harga BBM saja ...? atau ada langkah lain yang lebih komperhensif untuk menyelesaikannya ?
Kita tunggu .... (eko2012)
Kamis, 09 Februari 2012
AKSI MASYARAKAT PULAU PADANG MELAWAN PT.RAPP BERAKHIR ?
DMG-Jakarta. Aksi Forum Komunikasi Masyarakat-Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP) di depan gedung DPR/MPR RI berakhir kemaren. Aksi yang sudah beralngsung 60 hari, dimulai dari aksi pendudukan, aksi jahit mulut dan menginap, akhirnya berakhir. Apakah ini akhir dari perjuangan mereka ?Sdr. Binbin korlap aksi tersebut menyampaikan bahwa aksi mereka selanjutnya akan menuntut Kemenhut untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bupati Meranti dan DPRD Bengkalis, yang intinya meminta agar ijin operasional PT.RAPP dicabut.
PT. RAPP yang konon adalah milik dari pengusaha kondang Soekanto Tanoto tidak goyah dengan aksi-aksi FKM-PPP, padahal menurut mereka semua bisa dibicarakan, karena hal yang mendasar adalah penolakan masyarakat apabila lahan seluas 41.000 HA yang meliputi 3 desa untuk tidak ditanami pohon akasia oleh PT.RAPP, pasalnya masih menurut mereka ... dengan ditanami pohon akasia, maka akan terjadi penurunan lahan gambut di wilayah itu mencapai 4 meter, hal ini sangat dikhawatirkan masyarakat setempat akan menenggelamkan 3 desa tersebut. Benarkah ?
Bagaimanapun, ternyata hati para pemodal dan institusi yang menangani kasus ini telah tertutup sehingga belum mampu mencerna dan mengendapkan akar permasalahan yang akan dan mungkin terjadi. Kebenaran dan ketidakbenaran permasalahan serta latar belakangnya, hendaknya dapat dibicarakan lebih jauh lagi.
"Jangan sampai Kantor Bupati Meranti dan Kantor Menteri Kehutanan seperti di NTB !!!", demikian teriakan salah satu peserta aksi sempat emosi.
Semoga hati nurani para pemimpin isntitusi dan para pengusaha terkentuk dengan permasalahan ini, dan semoga kerusuhan-kerusuhan tidak terjadi lagi di bumi Indonesia .... semoga .... (eko2012)
Sabtu, 07 Januari 2012
PRO-KONTRA PEMBATASAN SUBSIDI BBM, ADA LANGKAH LAIN YANG LEBIH BAIK ?
DMG-Jakarta. Sebuah diskusi Warung Daun Cikini Menteng
Jakarta pusat, membahas polemik berkaitan dengan permasalahan ВВМ, diskusi yang diadakan oleh Sindo Radio, dihadiri sekitar 25 orang dengan moderator Sdr Latief Siregar dan produser Sdr. Eddy Coco.
Hadir sebagai narasumber Widjajono Partowidagdo Wakil Menteri ESDM, menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya kelas menengah keatas sampai keatas harus diubah paradigmanya mengenai penggunaan kendaraan umum dari memalukan naik kendaraan umum menjadi kontributor penghematan BBM. Di
Luar Negeri, justru menampilkan keadaan yang jauh berbeda dengan apa yg
ditampilkan di Indonesia.Penggunaan kendaraan umum di Luar Negeri lebih
banyak diminati dibanding kendaraan pribadi.Bahkan pejabat pun di Luar Negeri menggunakan kendaraan umum jika berkantor. Sosialisasi
program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan segera
dimulai pekan depan.namun opsi tersebut bukan yang terbaik. Pilihan
terbaik adalah menaikkan harga. Kebijakan itu diterapkan untuk menghemat pemakaian BBM dan mengurangi beban anggaran.Masyarakat pun bisa beralih ke energi alternatif lain, misalnya gas.Sebisa mungkin jangan pakai ВВМ.
Tulus Abadi dari YLKI, berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi sarat akan kepentingan politik yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.pembatasan penggunaan BBM bersubsidi adalah keputusan politik yang dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan tidak memikirkan kesejahteraan.Politik yang membuat pertimbangan,bukan keputusan ekonomi yang mensejahterakan. Pembatasan dijadikan alat untuk stabilisasi poltik.menaikkan harga BBM adalah instrumen yang jauh lebih efektif ketimbang membatasi penggunaan. Karena pemerintah hanya berputar putar dan terjebak dalam situasi yang sulit, lalu sangat menyulitkan pengguna karena tidak
siapnya infrastruktur.Ini menyulitkan pengguna, karena dinegara ini infrastruktur gas pun tidak tersedia. Dampak sosial akan jauh lebih besar kalau dibatasi, daripada kenaikan harga.pembatasan penggunaan
subsidi akan menimbulkan distorsi sosial yang lebih besar karena sampai saat ini harga BBM subsidi di daerah juga jauh lebih mahal dari harga aslinya.Sebelum ada pembatasan, kesulitan akses BBM subsidi adalah permsalahan yang masih perlu ditangani yakni disparitas harga.
Komaidi Notonegoro Wakil Direktur Reforminer Institut, menkritisi kebijakan pembatasan ВВМ bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah pada April mendatang sangat disayangkan beberapa pihak.kebijakan menaikkan harga BBM dengan nilai yang wajar dipandang sebagai pilihan yang lebih tepat.dengan menaikkan harga BBM maka pemerintah akan dapat menghemat anggaran yang lebih besar.
Komaidi mencontohkan jika dinaikan harga BBM sebesar Rp1.000, dengan dinaikkannya harga BBM sebesar itu maka dapat dilakukan penghematan sebesar Rp38 triliun, sementara kalau pembatasan Jabodetabek misalnya hanya hemat Rp12 triliun. Selanjutnya Komaidi juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG) juga tidak efektif.pemerintah sendiri belum memaksimalkan sarana dan prasarana stasiun pengisian BBG tersebut.Di Jawa saja hanya ada 16 titik stasiun pengisian BBG, apalagi di luar Jawa. Jadi kebijakan itu juga sangat tidak masuk akal.
Narasumber Mardani Ali Sera/anggota komisi VII DPR dari fraksi PKS, menyampaikan bahwa masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan sepenuhnya beres di tahun 2012 ini.Tahun ini, masalah
tersebut hanya sedikit terselesaikan.pembatasan BBM subidi yang dilakukan pemerintah bukan langkah yang tepat. "Kita optimis 2012 masalah subsidi sedikit selesai. Disini saya garis bawahi ya, sedikit. Karena pembatasan ВВМ bukan merupakan formula yang paling tepat atau utama untuk mengatasi masalah BBM ini. Permasalahan utama mengapa kita harus impor BBM adalah karena kapasitas kilang yang tidak memadai.Kebutuhan kita 1,4 juta sampai 1,5 juta barel per hari,tapi kilang kita maksimal hanya bisa 1,1 juta barel, ini sudah paling maksimal ya. Jadi kita harus impor 400 ribu barel. Menaikkan harga BBM sebesar Rp 500-1.000 jauh lebih baik karena bisa menghemat Rp 38triliun untuk mengimpor BBM.Naikin Rp 500 sampai Rp 1.000 jauh lebih baik. Kita menaikkan Rp 1.000 saja sudah bisa hemat Rp 38 triliun,jadi kenapa takut." demikian ungkapnya.
Sepertinya, pro-kontra akan terus terjadi ... kita tunggu, arah kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, apakah efektif efisien untuk mengatasi permasalahan BBM ? semoga bukan rakyat yang dikorbankan, semoga pemerintah memang benar-benar meikirkan rakyatnya sehingga, masyarakat semakin sejahtera ... bukan makin mundur dan miskin ... (eko2012)
Hadir sebagai narasumber Widjajono Partowidagdo Wakil Menteri ESDM, menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya kelas menengah keatas sampai keatas harus diubah paradigmanya mengenai penggunaan kendaraan umum dari memalukan naik kendaraan umum menjadi kontributor penghematan BBM. Di
Luar Negeri, justru menampilkan keadaan yang jauh berbeda dengan apa yg
ditampilkan di Indonesia.Penggunaan kendaraan umum di Luar Negeri lebih
banyak diminati dibanding kendaraan pribadi.Bahkan pejabat pun di Luar Negeri menggunakan kendaraan umum jika berkantor. Sosialisasi
program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan segera
dimulai pekan depan.namun opsi tersebut bukan yang terbaik. Pilihan
terbaik adalah menaikkan harga. Kebijakan itu diterapkan untuk menghemat pemakaian BBM dan mengurangi beban anggaran.Masyarakat pun bisa beralih ke energi alternatif lain, misalnya gas.Sebisa mungkin jangan pakai ВВМ.Tulus Abadi dari YLKI, berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi sarat akan kepentingan politik yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.pembatasan penggunaan BBM bersubsidi adalah keputusan politik yang dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan tidak memikirkan kesejahteraan.Politik yang membuat pertimbangan,bukan keputusan ekonomi yang mensejahterakan. Pembatasan dijadikan alat untuk stabilisasi poltik.menaikkan harga BBM adalah instrumen yang jauh lebih efektif ketimbang membatasi penggunaan. Karena pemerintah hanya berputar putar dan terjebak dalam situasi yang sulit, lalu sangat menyulitkan pengguna karena tidak
siapnya infrastruktur.Ini menyulitkan pengguna, karena dinegara ini infrastruktur gas pun tidak tersedia. Dampak sosial akan jauh lebih besar kalau dibatasi, daripada kenaikan harga.pembatasan penggunaan
subsidi akan menimbulkan distorsi sosial yang lebih besar karena sampai saat ini harga BBM subsidi di daerah juga jauh lebih mahal dari harga aslinya.Sebelum ada pembatasan, kesulitan akses BBM subsidi adalah permsalahan yang masih perlu ditangani yakni disparitas harga.
Komaidi Notonegoro Wakil Direktur Reforminer Institut, menkritisi kebijakan pembatasan ВВМ bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah pada April mendatang sangat disayangkan beberapa pihak.kebijakan menaikkan harga BBM dengan nilai yang wajar dipandang sebagai pilihan yang lebih tepat.dengan menaikkan harga BBM maka pemerintah akan dapat menghemat anggaran yang lebih besar.
Komaidi mencontohkan jika dinaikan harga BBM sebesar Rp1.000, dengan dinaikkannya harga BBM sebesar itu maka dapat dilakukan penghematan sebesar Rp38 triliun, sementara kalau pembatasan Jabodetabek misalnya hanya hemat Rp12 triliun. Selanjutnya Komaidi juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG) juga tidak efektif.pemerintah sendiri belum memaksimalkan sarana dan prasarana stasiun pengisian BBG tersebut.Di Jawa saja hanya ada 16 titik stasiun pengisian BBG, apalagi di luar Jawa. Jadi kebijakan itu juga sangat tidak masuk akal.
Narasumber Mardani Ali Sera/anggota komisi VII DPR dari fraksi PKS, menyampaikan bahwa masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan sepenuhnya beres di tahun 2012 ini.Tahun ini, masalah
tersebut hanya sedikit terselesaikan.pembatasan BBM subidi yang dilakukan pemerintah bukan langkah yang tepat. "Kita optimis 2012 masalah subsidi sedikit selesai. Disini saya garis bawahi ya, sedikit. Karena pembatasan ВВМ bukan merupakan formula yang paling tepat atau utama untuk mengatasi masalah BBM ini. Permasalahan utama mengapa kita harus impor BBM adalah karena kapasitas kilang yang tidak memadai.Kebutuhan kita 1,4 juta sampai 1,5 juta barel per hari,tapi kilang kita maksimal hanya bisa 1,1 juta barel, ini sudah paling maksimal ya. Jadi kita harus impor 400 ribu barel. Menaikkan harga BBM sebesar Rp 500-1.000 jauh lebih baik karena bisa menghemat Rp 38triliun untuk mengimpor BBM.Naikin Rp 500 sampai Rp 1.000 jauh lebih baik. Kita menaikkan Rp 1.000 saja sudah bisa hemat Rp 38 triliun,jadi kenapa takut." demikian ungkapnya.
Sepertinya, pro-kontra akan terus terjadi ... kita tunggu, arah kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, apakah efektif efisien untuk mengatasi permasalahan BBM ? semoga bukan rakyat yang dikorbankan, semoga pemerintah memang benar-benar meikirkan rakyatnya sehingga, masyarakat semakin sejahtera ... bukan makin mundur dan miskin ... (eko2012)
Rabu, 04 Januari 2012
AKSI JAHIT MULUT PETANI PULAU PADANG MASIH BERTAHAN 1 ORANG
Semula, alasan selesainya aksi adalah bahwa sudah ada respon positif dari Kemenhut dan Bupati, untuk segera melakukan pencabutan ijin PT. RAPP, mamun nampaknya Sdr. Yahya masih belum puas, sehingga ybs belum mau mengakhiri aksinya. Apakah aksi ini akan benar-benar selesai dengan mau didengarnya tuntutan mereka ? apakah hanya akan berlalu begitu saja. Kita tunggu ... ! (eko2012)
Langganan:
Postingan (Atom)


