Keluhan Bung "KECIK", Ada Apa dengan Nasionalisme Kita ? (wawancara tidak resmi dengan seorang Kepala Desa dari Langsa - DI.Aceh)

DMG-Jakarta. Minggu lalu, masyarakat Jakarta dikejutkan dengan aksi para Perangkat Desa di Gedung DPR RI dengan menutup jalan tol dan menjebol pagar Gedung DPR, setelah sekian lama (mungkin  terakhir jebol pada tahun 1998) pagar utama DPR jebol dan belasan ribu massa Perangkat Desa merangksak masuk sampai halaman dalam Gedung DPR. Ada apa dengan perubahan sikap para Perangkat Desa ?
Semua terkejut, apa yang tidak biasa ? karena sebetulnya, aksi Perangkat Desa Nusantara sudah terjadi beberapa kali, namun baru kali itu menutup jalan tol dan menjebol pagar DPR.

Perubahan sikap mungkin terjadi, karena sekarang ini ... tampak bukan hanya satu elemen yang melakukan aksi, setidaknya ada 3 elemen ... yaitu PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara dan GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Baru). (Elemen yang terakhir adalah massa pendukung salah satu tokoh karismatik Gerindra - Prabowo Subiyanto, yang dalam berbagai survey diunggulkan menjadi Capres 2014).
DMG tidak ingin mengulas tentang bagaimana unjuk rasa itu berjalan dan berakhir dengan chaos dan Perangkat Desa didorong mundur dengan gas air mata petugas, itu hal yang biasa.
Hal yang luar biasa adalah, bagiamana ucapan dan gumanan seorang Kecik (sebutan Kepala Desa di Aceh), memandang nanar situasi unjuk rasa dan lalu lalang wakil rakyat serta orang-orang di dalam Gedung DPR.

"Jangankan Aceh, ternyata di Indonesia pun belum sejahtera, karena ternyata pemerintah pun belum bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya, yang paling gampang air bersih ... belum sampai 20 persen rakyat Indonesia mendapatkan jaminan air bersih, apa lagi yang lain ...". "Saya ke sini bukan untuk meminta menjadi PNS seperti mereka, saya ingin meminta air bersih untuk rakyat saya ... rakyat Aceh".
Benarkah ? Apakah ini pembicaraan nglantur atau berdasarkan fakta ? Namun, secara serampangan saja itu ada benarnya ...

"Polisi-polisi itu, dengan gagahnya menghadang dan mengusir para Perangkat Desa yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas jasa selama ini menjaga wilayah di Indonesia". "Kami adalah penjaga wilayah NKRI pada garis terdepan. Entah apa jadinya kalau nasionalisme kami luntur ... karena faktanya, kami tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah". "Saya berani bertaruh, bahwa nasionalisme kami lebih tinggi dari Bapak-Bapak Polisi itu ... mereka tidak pernah merasakan bagaimana menjaga agar Bendera Merah Putih di halaman kantor desa, tetap berkibar ... saya menjaga Sang Merah Putih dengan badan saya sendiri, bertahan ... jangan sampai berkibar bendera GAM".
Ah, miris hati saya menedengarnya ... saya harus mengangguk dalam hati ... iya, benar.

Banyak lagi guman dan gurauan yang samar-samar terdengar, saling bersahut dengan gelegar petir dan desau hujan lebat sore itu. Intinya sindiran kritis dan kritik pedas dari seorang Kecik ... semoga ini bukan pertanda mulai lunturnya nasionalisme, namun sentilan-sentilan untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang memang harus diakui terus memudar.
Masalah Perangkat Desa harus dipandang serius, semoga ... Wakil Rakyat bisa memandang dan menyelesaikan dengan baik masalah ini ... bukan sebagai bargaining politik untuk meng-goal-kan atau tidak RUU Desa ... namun lebih pada kepentingan nasional yang lebih besar ... yaitu KESEJAHTERAAN dan NASIONALISME !!! (Eko2012)

MARAK DAN HIRUK PIKUK PEMILUKADA ... Apakah (semoga dan harus) masyarakat semakin dewasa !

DMG-Jabodetabek. Belum lepas ingatan kita Pemilukada DKI berlalu, meskipun sempat terjadi hiruk pikuk black campaign dengan mengangkat isue SARA dan saling serang antar pasangan calon, namun Pemilukada DKI selesai dengan sukses, bahkan tercatat sebagai Pemilukada yang teraman serta selesai dengan mulus, tanpa gugatan ke MK.
Sebelumnya Pemilukada Depok, Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang rata-rata di wilayah Jabodetabek belangsung dengan aman, meskipun juga terjadi hiruk pikuk dan diwarnai dengan gugatan ke MK. Ke depan, Pemilukada Kota Bekasi tinggal menghitung hari (rencana pemungutan suara pada hari Minggu 16/12/2012) dan tidak lama lagi diikuti Pemilukada Kota Tangerang dan Pemilukada Jawa Barat, karena Depok dan Bekasi masuk wilayah Jawa Barat. Tentu saja denyutnya sampai di wilayah Jabodetabek, karena pergerakan manusia Jabodetabek ke sana - ke mari di lingkup wilayah Jabodetabek, yang tinggal di wilayah luar Jakarta bekerja di Jakarta dan banyak juga, yang tinggal di Jakarta bekerja di Tangerang, Depok atau Bekasi.
Ya, Pemilukada seperti jadi kegiatan "rutin" yang silih berganti terus menerus terkadang menjadi sebuah fenomena hiruk-pikuk ... di wilayah Jabodetabek saja sudah sangat terasa "rutinitas"-nya apalagi bila kaca matanya diperluas menjadi seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kotamadya, 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi ... sehingga total ada 500-an Pemilukada dalam jangka 5 tahun, tiap hari sepanjang 5 tahun ada sekitar 0,29 kali kegiatan Pemilukada, belum nanti ditambah Pemilu Legislatif (yang pasti banyak sekali partai peserta pemilunya) dan terakhir Pemilu Presiden.
Bagaimana kalao dihitung biaya ? Biaya untuk penyelengaraan Pemilukada yang pasti membebani APBD ... belum lagi biaya "hiruk pikuk" Pemilukada yang harus dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan Teamses untuk kampanye dan lain-lain (?) ... berapa ribu atau juta "T" ya ? Apakah mubazir ? (mari kita renungkan) Belum lagi biaya dan ongkos lain-lain dalam rangka gugatan ke MK (paling tidak untuk wira-wiri dari daerah ke Jakarta) ... berapa ya ?
Sedemikian besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan, apakah sebanding dengan kedewasaan politik yang kita capai ? atau malah akan mencapai titik kulminasi jenuh sehingga memicu apatisme masyarakat terhadap Pemilu dan Pemilukada ?
Apakah tidak lebih baik jika ongkos politik yang sangat besar itu, dialokasikan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat, sehingga konsep wellfare state benar-benar terwujud di Nuswantara tercinta ini ya ? Kita tunggu apakah permenungan ini sampai terdengar di Gedung DPR dan Istana (he he he). Mungkin ada pemikiran yang lebih efektif dan efisien ... sehingga semua berkontribusi positif pada KEDEWASAAN POLITIK seluruh elemen Nuswantara.

Ini jawaban saya kepada rekan saya yang polisi, yang bercerita bahwa baru saja selesai ikut pengamanan Pemilukada Kabupaten Tangerang, terus sekarang siap-siap untuk pengamanan Pemilukada Kota Bekasi.

Apa pun itu, selamat melaksanakan pesta demokrasi (lagi) untuk warga Kota Bekasi. Ada 5 Pasangan Calon yang bertarung besok Minggu ... semoga biaya Pemilukada yang memang sangat besar ini, dimbangi dengan hasil KEDEWASAAN POLITIK seluruh masyarakat, termasuk di Kota Bekasi. 
PENYELENGGARA dan PENGAWAS Pemilukada semakin matang, netral, profesional dan dewasa untuk menata dan mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilukada, hingga akhir tahapan nanti.
Seluruh PASANGAN CALON dan TEAMSES serta seluruh PENDUKUNG semakin dewasa dan berpikir luas untuk Bangsa Nuswantara ... Indonesia, bukan KELOMPOK atau GOLONGANNYA saja, sehingga dengan kesadaran penuh ... mau menerima kekalahan dan kemudian bersama-sama membangun bangsa.
Seluruh warga Kota Bekasi, mari kita tunjukkan kedewasaan berpikir, bertindak dan berperilaku sebagai cerminan bahwa kita adalah warga Nuswantara yang besar ... beradab, berkepribadian luhur dan yang ber-Pancasila. Siapa pun Pasangan calon yang terpilih ... akan menjadi Pemimpin Kota Bekasi, tinggal kita tagih janji-janji kampanye-nya !

Semoga Pemilukada Kota Bekasi, seperti juga Pemilukada Kabupaten Tangerang, berlangsung dengan aman dan damai ... serta proses Pemilukada benar-benar menghasilkan PEMIMPIN yang AMANAH .. amin. (Eko2012) 

HAMBALANG TERUS TERKUAK, SIAPA LAGI YANG BAKAL JADI TSK ?

DMG-Jakarta. Hari ini semua media heboh, apa lagi kalau bukan ditetapkannya AM sebagai tersangka baru kasus Hambalang, yang selama ini dianggap terselimuti kabut misteri. AM yang menjabat sebagai Menegpora dan pengurus partai yang saat ini berkuasa, menyatakan mengundurkan diri siang ini (Jumat 07/12/2012). Pernyataan mundur secara resmi tersebut ditanggapi oleh Presiden SBY yang melalui konperensi pers menegaskan pernyataan mundur AM, selanjutnya menunjuk sementara Menko Kesra sebagai pejabat Menegpora sampai dengan penunjukkan atau penggantian AM dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II).
Hal positif yang bisa dilihat adalah, sikap ksatria AM yang menyatakan mundur ... patut dicontoh (bukan dicontoh kasus korupsinya) oleh pejabat-pejabat lain yang tersangkut kasus pidana, ya ... sikap sportif dan ksatria, serta tidak mau mengganggu sistem kenegaraan. Kita tunggu hasil penyidikannya, kita tunggu apakah KPK juga akan menahan AM ? Waktu yang akan berbicara.
Di saat keraguan terhadap KPK karena dianggap lamban dan ragu-ragu, serta lebih cenderung bergaya LSM (setidaknya demikian tundingan beberapa pihak), KPK membuat kejutan dengan "berani" menetapkan AM yang berada dekat dengan lingkar penguasa sebagai TSK kasus Hambalang. Mudah-mudahan ini benar-benar harapan baru untuk KPK, di tengah terpaan isue pelemahan KPK dan konflik KPK dengan penegak hukum yang lain, KPK membuat langkah yang bisa diacungi jempol. 
Kira-kira bangaimana kelanjutannya ? Akankah dengan dinyatakannya AM sebagai TSK akan menyeret sejumlah nama yang lain ? seperti yang disampaikan awal mula kasus terungkap melalui Nazarudin, lalu menyeret Angie dan sekarang AM. AM akan menyeret siapa ? (Eko2012)

KPK VS POLRI (4): KONFLIK ANTAR PENEGAK HUKUM, ADA APA ? SIAPA YANG SALAH ?

DMG-Jakarta. Setelah Presiden SBY menyampaikan pernyataan resmi tentang konflik KPK dan Polri, yang intinya agar Polri menyerahkan penanganan kasus simulator SIM kepada KPK dan proses penyidikan kasus penganiayaan yang melibatkan salah seorang penyidik KPK, dianggap tidak tepat baik timing maupun caranya ... demikian kata Pak SBY.
Masyarakat awam menyambut gembira dengan ketegasan Presiden kita tentang konflik ini, meskipun dinilai oleh beberapa orang masih dianggap kurang cepat (ternyata memang tidak bisa memuaskan semua orang), belum lagi di pihak Polri (bukan institusi, karena sebagai institusi harus patuh dan taat pada pimpinan ... dalam hal ini Presiden), kemungkinan ada anggota Polri yang masih "merasa tidak enak" dengan pernyataan Presiden SBY, "seolah-olah" Polri kembali disalahkan ... dan dikalahkan.
Waktu itu, setelah pidato presiden ... saya sempat bertemu dengan rekan saya (yang polisi), ybs hanya tersenyum kecil ... senyumnya terlihat pahit, namun matanya tetap berkilat gembira, tanpa berkata apa-apa ... terkesan, tidak ingin membahas masalah itu (karena instruksi Pak SBY sudah jelas), jiwa besarnya telah menerima ... demi kepentingan bangsa dan negara, demikian kira-kira ...
Pasca pernyataan Presiden SBY tersebut ... sempat bereapa waktu berita konflik Polri-KPK tenggelam, namun ternyata tidak berlangsung lama, pasalnya ada dua kejadian yang kembali mengusik perhatian publik, yaitu gugatan Korlantas Polri kepada KPK terkait "penggerebekan" dan penyitaan barang bukt, yang dianggap tidak profesional, karena ada barang-barang yang tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM "ikut" disita. Selain itu, kemudian muncul berita pengunduran diri 6 (enam) penyidik KPK, mereka mengajukan diri untuk kembali ke institusi Polri karena beberapa alasan.
Pada waktu diwawancarai, salah satu anggota Polri penyidik KPK menyampaikan, bahwa intinya mereka sudah merasa "tidak nyaman" bekerja di KPK ... ini berkaitan dengan pengangkatan sebagai penyidik tetap dan sistem kerja di KPK. Mereka sebetulnya sudah akan mengajukan pengunduruan diri beberapa waktu yang lalu (pada saat konflik Polri-KPK memanas), namun karena situasi belum kondusif mereka menunda pengunduran diri tersebut. Sekarang-sekarang ini, karena mereka menilai situasi sudah kondusif ... mereka berenam mengajukan pengunduran resmi (semula akan dilakukan diam-diam), namun ternyata berita ini terdengar sampai ke media.

Ada apa ya ? ternyata yang terlihat di permukaan baru riak-riak luar saja ... jauh di dalam dan dasar kolam permasalahan Polri-KPK masih ada yang belum selesai. Mungkin ini masalah internal organisasi ... dan yang sekarang adalah masalah di KPK, terkait sistem kerja dan "transparansi" pengangkatan sebagai penyidik tetap KPK. Apapun itu, ini akan menjadi permasalahan yang menghambat gerak langkah KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Masalah internal organisasi, sangat terkait dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi ... mungkin (atau pasti) ada yang salah ... Untuk menyidik kasus-kasus korupsi (apalagi yang besar), KPK membutuhkan penyidik-penyidik yang handal, berkredibilitas tinggi dan punya hati nurani serta keinginan mulia untuk bangsa dan negara. Mundurnya 6 penyidik Polri, mau tidak mau mengurangi kinerja KPK ... kalau sudah seperti ini, siapa yang patut disalahkan ...
Agaknya konflik dan permasalahan masih akan panjang ... kita tunggu sikap Polri, sikap KPK ... sikap masyarakat ... juga pimpinan negara ini. Penegakan hukum kasus korupsi, sudah larut masuk ke dalam ranah politik ... yang semuanya menjadi kian abu-abu, menjadi remang-remang kejelasannya. Ada apa ? Mengapa ? ... juga salah siapa ? (Eko2012)

KONVERENSI PERS MAHASISWA DI KOMNAS HAM, POLISI REPRESIF & AROGAN (sikap kritis, kritik atau sentimen ?)

DMG-Jakarta. Siang tadi, Kantor Komnas Ham di bilangan Jl. Latuharhari Jakarta Pusat, kedatangan puluhan mahasiswa, yang hendak mengadu dan dilanjutkan dengan konverensi pers terkait buntut kasus bentrok antara polisi dan pengunjuk rasa di Universitas Pamulang (UNPAM) beberapa waktu lalu. Mahasiswa yang menamakan diri Keluarga Besar Mahasiswa UNPAM Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KBM UNPAM-KOMANDO), pimpinan Sdr. Nando (alumni UNPAM dan Aktivis 98), koordinator Sdr. Deddy (UMJ) dan Fahmi (UNPAM), diterima oleh Bapak Ridha Saleh.

Setelah mengadukan kejadian kasus bentrok di UNPAM yang terjadi antara polisi dengan pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Wakapolri, selanjutnya mahasiswa menggelar konperensi pers.

"Penangkapan yang telah dilakukan Poliri terhadap 11 mahasiswa UNPAM pada malam di hari Kamis 18 Oktober 2012 semakin menunjukan jelas betapa arogansinya Polri atas nama kekuatan hukum di benarkan tindakan penangkapan dengan segala macam tuduhan yang berujung kepada kriminalisasi gerakan mahasiswa mulai dari tuduhan penghasutan, pengerusakan, pengeroyokan yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan dan harus diakui secara tindakan pemaksaan dalam proses BAP yang tanpa didampingi kuasa hukum.
Penangkapan yang terjadi terhadap 11 mahasiswa UNPAM adalah bukan dalam kasus kriminalitas melainkan penagkapan dilakukan pada saat terjadi bentrokan antara mahasiswa UNPAM dan Polisi pada saat Mahasiswa melakukan penolakan kedatangan Wakapolri di kampus UNPAM, dimana penolakan ini sangat didasari dari kinerja Polri yang belakang ini lebih cenderung arogan dan represif dalam menangani segala macam bentuk gerakan yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat mulai dari kasis Masuji, Bima, Ogan Ilir dan reparesifitas terhadap gerakan aksi mahasiswa dan rakyat.
Arogan dan represif sangat terbukti dalam melakukan penanganan terhadap sikap demokrasi di UNPAM dikarenakan mereka dalam menghadapi demokrasi mahasiswa tidak melakukan prosedural yang ditentukan dimana watercanon
harus dilakukan untuk pembubaran tetapi yang terjadi di UNPAM tembakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam yang diutamakan dalam menghalau gerakan mahasiswa di UNPAM." demikian disampaikan.
Selanjutnya, mahasiswa juga menyampaikan 5 (lima) pernyataan sikap, yaitu :
1. Bebaskan 11 Laskar Pejuang UNPAM mereka bukan kriminal mereka mahasiswa yang menyampaikan pesan terhadap arogansi dan represif Polri yang lebih banyak dikedepankan dalam menangani gerakan mahasiswa dan rakyat.
2. Meminta kepada Komnas Ham bersama-sama Kuasa Hukum 11 Laskar Pejuang UNPAM (PBHI, LBH, Kontras) untuk melakukan pengawalan proses pembebasan terhadap 11 Laskar Pejuang UNPAM.
3. Mengencam segala macam bentuk arogansi dan represif Polri dan tangkap serta proses hukum harus juga berjalan kepada pelaku-pelaku Polisi yang telah melakukan penembakan dan tindakan kekerasan penghilangan bukti hasil oprasi Feri korban penembakan yang dinyatakan hanya terkena tusukan benda tumpul, serta Jundi Fajrin yang menjadi korban kekerasan.
4. Menolak kekebalan hukum Polisi.
5. Menyerukan untuk melakukan gerakan serempak diseluruh kota/kab dan provinsi dalam melakukan gerakan solidaritas bila dalam waktu dekat 11 laskar pejuang UNPAM tidak segera dibebaskan sebagai wujud kesepakatan seruan terhadap kejaman Polri dalam arogansi dan selalu mengkriminalisasi gerakan mahasiswa dan rakyat dalam kesepakatan KOMANDO.

Apakah yang sesungguhnya terjadi ? 

Kasus bentrokan tersebut harus dilihat lebih mendalam, sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan kritik dan auto kritik ... dari sisi sikap serta tindakan mahasiswa, termasuk motif mereka ... murnikah ? bertendensikah ? Itukah sikap kolektif mahasiswa UNPAM, karena konon hasil investigasi beberapa rekan yang didukung pengakuan masyarakat sekitar ... yang unjuk rasa bukan lagi murni mahasiswa, namun ... ada beberapa yang orang yang dibayar untuk melakukan unjuk rasa (?).
Dari sisi aparat Polri ... kritik dan pil pahit harus kembali ditelan, itu pertanda polisi belum bisa menjadikan dirinya sebagai sosok yang mengedepankan dialog, negosiasi dan masih mudah terpancing ... sehingga terjadi bentrok dan menimbulkan korban. Semoga masing-masing bisa merenung dan saling merefleksikan diri ... daripada mencari pembenaran.
Sepertinya babak ini masih agak panjang ujungnya ... kita tunggu, rupanya pendewasaan dan penemuan kesejatian masih perlu pergesekan, benturan dan korban. Namun, sampai kapan ? (Eko2012)

MPBI "KECEWA" dengan MENAKERTRANS, AKSI BURUH AKAN BERLANJUT (?)

DMG-Jakarta. Minggu lalu aksi Mogok Nasional 3 Oktober yang dinamakan oleh sebagian kelompok buruh dengan nama aksi GETOK MONAS (Gerakan Tiga Oktober Mogok Nasional) yang berpusat di berbagai kota besar, termasuk di wilayah Jabodetabek yang dipusatkan di kawasan Bekasi dan Tangerang. Aksi yang diklaim mencapai jutaan buruh ini berlangsung relatif tertib meskipun terjadi beberapa aksi sweeping di pabrik-pabrik di kawasan industri yang diwarnai kericuhan dan penganiayaan buruh oleh aparat di Tangerang. Aksi mendapat tanggapan dari Menakertrans dan "segera" akan menindaklanjuti tuntutan buruh yaitu terkait dengan penghapusan outsourcing dan tuntutan mendapat upah layak. Konon, Menakertrans juga menyampaikan target waktu tertentu.
Namun, ternyata alokasi waktu (yang konon dijanjikan Menteri) lebih panjang, sehingga MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) merasa kecewa, yang buntutnya MPBI melakukan konferensi pers di Restauran Sarikuring Kawasan SCBD Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012.
Konferensi pers yang dipimpin oleh Said Iqbal, dihadiri tokoh-tokoh buruh antara lain Andi Gani Nena Wea, Baris Silitonga dan Mundhofir.

Andi Gani, menyampaikan "Evaluasi mogok nasional kemaren tidak ada tindakan anarkis buruh dan apabila ada masih dalam batas kewajaran. Mogok nasional merugikan lebih kurang Rp 200 M, bagaimana kalau 5 hari.  Pemerintah dalam 2 hari sebelum mogok nasional telah kooperatif melalui Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menakertrans untuk merespon 3 tuntutan buruh".
Mudhofir, menyamaikan "Sebelum mogok nasional kami telah bertemu dengan Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menakertrans untuk mendiskusikan tuntutan buruh hapus outsourching kecuali 5 jenis pekerjaan seperti security, cleaning servis dan pekerjaan tambang lepas. Dari pertemuan dengan pemerintah tercapai awal kesepahaman untuk merumuskan peraturan yang mengakomodasi 3 tuntutan buruh. Untuk Jamkes bagi seluruh rakyat Indonesia harus diberlakukan per 1 Januari 2014 dan jaminan pensiun bagi buruh diberlakukan per 1 Juli 2015. Untuk iuran BPJS sebesar 3-6 % ditanggung perusahaan."

Selain itu, Andi Ghani juga menyatakan bahwa issu pengusaha asing akan keluar dr Ind akibat dr buruh mlkkn unjuk rasa dan mogok nasional hanya kabar bohong. Apindo jangan memberikan pernyataan yang negatif terhadap buruh, seperti pernyataan Sofyan Manandi (ketua Apindo) yang akan mengganti buruh-buruh degan mesin.
Andi Ghani mengusulkan agar ketua Apindo segera diganti. Karena adanya pernyataan di media bahwa menakertrans minta waktu 1 tahun untuk memenuhi tuntutan buruh, "Kami beri waktu 14 hari kepada pemerintah untuk mengakomodir tuntuntan buruh tersebut mulai 14 Oktober 2012. Apabila dalam waktu tersebu tidak bisa, maka buruh akan melakukan mogok nasional jilid 2 pada awal Nopember 2012 dan mungkin akan dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan."

Bagaimana kelanjutan aksi buruh ini ?
Kita tunggu, apakah pemerintah benar merespon tuntutan buruh ? Ataukah akan berujung pada aksi mogok lagi pada bulan Nopember mendatang ?

POLISI VS KPK ? SIAPA SALAH SIAPA BENAR ? (3) Siapa yang SENANG ? harusnya semua ikut BERSEDIH !!

DMG-Jakarta. Situasi "perseturan" Polri dan KPK kembali memanas, pasca kedatangan petinggi Polri DS di KPK yang memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus simulator SIM (yang ternyata belum dilakukan penahanan terhadap ybs), Jumat malam hingga Sabtu dini hari, situasi menjadi mencekam, terlebih blow up media yang luar biasa, seolah "senang" dengan konflik ini (maaf terpaksa harus mengungkapkan ironi ini, karena sangat disayangkan sekaligus mempertanyakan, mengapa konflik ini harus kembali terjadi).
Polri merasa punya alasan kuat untuk "menjemput" salah satu penyidik KPK (yang sudah resmi ditarik, meskipun menolak kembali ke institusi Polri), karena terungkapnya kasus penembakan TSK (?) di Bengkulu. Kedatangan para penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu, yang konon tidak ingin langsung menangkap, namun lebih pada melaksanakan koordinasi terhadap kasus penembakan di Bengkulu yang melibatkan salah satu penyidik KPK.
Lepas dari kebenaran dan alibi masing-masing alasan, pihak KPK "menolak" berkoordinasi dengan para penyidik, namun berkembanglah pemberitaan pengepungan Polisi terhadap KPK, yah ... tentu saja hal ini mengundang kedatangan massa aktivis (karena panggilan jiwa ingin membela KPK atau sebab lain (?)) berbondong datang ke KPK dan menggelar aksi ... malam hingga dini hari simpang siur berita bertebaran, Humas Polri dan Humas KPK "saling menjelaskan di media", menambah seram dan panasnya situasi, belum lagi orasi, yel-yel dan interview media terhadap para aktivis.
Mungkin wajar saja (sangat manusiawi ... namun masyarakat sesungguhnya berharap KPK bukan sekedar sebagai "manusia", namun  "malaikat" yang bisa berlaku lebih), apabila KPK "melindungi" penyidik KPK yang dianggap handal (ditandai dengan keberhasilan mengungkap berbagai kasus korupsi "besar" termasuk di institusinya sendiri yaitu kasus simulator SIM, yang bulan lalu telah menjadi polemik pro-kontra yang heboh diulas, kembali berulang) dari upaya paksa Polri.  Namun, kalau masing-masing mau menempatkan hukum di atas segalanya, yaitu sebagai panglima tertinggi ... dan hal ini masuk sebagai sebuah penyadaran, sesungguhnya KONFLIK TIDAK PERLU TERJADI. Mengapa kemudian masing-masing berujung pada kuat-kuatan atau menang-menangan ?

Konflik ini sangat membuang energi, egoisme masing-masing lembaga ini sangat menyedihkan !! Dua kekuatan besar Polri dan KPK yang (seharusnya) berisi para punggawa sakti penegak hukum pemberantas korupsi harusnya masing-masing mempunyai hati luhur dan nawaitu yang bersih ... yang meletakkan kepentingan Nuswantara di atas segala-galanya (termasuk pribadi, golongan dan institusi).
Yang masing-masing hari ini harus DIPERTANYAKAN !! (harusnya ini hal mudah yang sangat bisa diselesaikan dengan kehendak dan budhi yang luhur...)
Siapa yang senang ? yang senang Polri dan KPK konflik dan lupa dengan tugasnya ... itu juga harus DIPERTANYAKAN !!

Harusnya kita semua BERSEDIH !! Rakyat SANGAT BERSEDIH, karena telah dikhianati para punggawanya, yang tidak lagi SETIA pada IBU PERTIWI !!
Entah jeritan ini harus diteriakkan kepada siapa ?

Hmm.. benar (kah) kata rekan saya yang ahli tata negara, sistem negara kita sedang sakit ... banyaknya lembaga negara dengan kewenangan kembar, memicu terjadinya konflik ... menunggu kehancuran jika didiamkan ... benarkah negara kita bakalan hancur ? Apakah penyadaran harus kembali dibayar mahal ? (Eko2012)