Keluhan Bung "KECIK", Ada Apa dengan Nasionalisme Kita ? (wawancara tidak resmi dengan seorang Kepala Desa dari Langsa - DI.Aceh)

DMG-Jakarta. Minggu lalu, masyarakat Jakarta dikejutkan dengan aksi para Perangkat Desa di Gedung DPR RI dengan menutup jalan tol dan menjebol pagar Gedung DPR, setelah sekian lama (mungkin  terakhir jebol pada tahun 1998) pagar utama DPR jebol dan belasan ribu massa Perangkat Desa merangksak masuk sampai halaman dalam Gedung DPR. Ada apa dengan perubahan sikap para Perangkat Desa ?
Semua terkejut, apa yang tidak biasa ? karena sebetulnya, aksi Perangkat Desa Nusantara sudah terjadi beberapa kali, namun baru kali itu menutup jalan tol dan menjebol pagar DPR.

Perubahan sikap mungkin terjadi, karena sekarang ini ... tampak bukan hanya satu elemen yang melakukan aksi, setidaknya ada 3 elemen ... yaitu PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Parade Nusantara dan GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Baru). (Elemen yang terakhir adalah massa pendukung salah satu tokoh karismatik Gerindra - Prabowo Subiyanto, yang dalam berbagai survey diunggulkan menjadi Capres 2014).
DMG tidak ingin mengulas tentang bagaimana unjuk rasa itu berjalan dan berakhir dengan chaos dan Perangkat Desa didorong mundur dengan gas air mata petugas, itu hal yang biasa.
Hal yang luar biasa adalah, bagiamana ucapan dan gumanan seorang Kecik (sebutan Kepala Desa di Aceh), memandang nanar situasi unjuk rasa dan lalu lalang wakil rakyat serta orang-orang di dalam Gedung DPR.

"Jangankan Aceh, ternyata di Indonesia pun belum sejahtera, karena ternyata pemerintah pun belum bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya, yang paling gampang air bersih ... belum sampai 20 persen rakyat Indonesia mendapatkan jaminan air bersih, apa lagi yang lain ...". "Saya ke sini bukan untuk meminta menjadi PNS seperti mereka, saya ingin meminta air bersih untuk rakyat saya ... rakyat Aceh".
Benarkah ? Apakah ini pembicaraan nglantur atau berdasarkan fakta ? Namun, secara serampangan saja itu ada benarnya ...

"Polisi-polisi itu, dengan gagahnya menghadang dan mengusir para Perangkat Desa yang menuntut tanggung jawab pemerintah atas jasa selama ini menjaga wilayah di Indonesia". "Kami adalah penjaga wilayah NKRI pada garis terdepan. Entah apa jadinya kalau nasionalisme kami luntur ... karena faktanya, kami tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah". "Saya berani bertaruh, bahwa nasionalisme kami lebih tinggi dari Bapak-Bapak Polisi itu ... mereka tidak pernah merasakan bagaimana menjaga agar Bendera Merah Putih di halaman kantor desa, tetap berkibar ... saya menjaga Sang Merah Putih dengan badan saya sendiri, bertahan ... jangan sampai berkibar bendera GAM".
Ah, miris hati saya menedengarnya ... saya harus mengangguk dalam hati ... iya, benar.

Banyak lagi guman dan gurauan yang samar-samar terdengar, saling bersahut dengan gelegar petir dan desau hujan lebat sore itu. Intinya sindiran kritis dan kritik pedas dari seorang Kecik ... semoga ini bukan pertanda mulai lunturnya nasionalisme, namun sentilan-sentilan untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang memang harus diakui terus memudar.
Masalah Perangkat Desa harus dipandang serius, semoga ... Wakil Rakyat bisa memandang dan menyelesaikan dengan baik masalah ini ... bukan sebagai bargaining politik untuk meng-goal-kan atau tidak RUU Desa ... namun lebih pada kepentingan nasional yang lebih besar ... yaitu KESEJAHTERAAN dan NASIONALISME !!! (Eko2012)

MARAK DAN HIRUK PIKUK PEMILUKADA ... Apakah (semoga dan harus) masyarakat semakin dewasa !

DMG-Jabodetabek. Belum lepas ingatan kita Pemilukada DKI berlalu, meskipun sempat terjadi hiruk pikuk black campaign dengan mengangkat isue SARA dan saling serang antar pasangan calon, namun Pemilukada DKI selesai dengan sukses, bahkan tercatat sebagai Pemilukada yang teraman serta selesai dengan mulus, tanpa gugatan ke MK.
Sebelumnya Pemilukada Depok, Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang rata-rata di wilayah Jabodetabek belangsung dengan aman, meskipun juga terjadi hiruk pikuk dan diwarnai dengan gugatan ke MK. Ke depan, Pemilukada Kota Bekasi tinggal menghitung hari (rencana pemungutan suara pada hari Minggu 16/12/2012) dan tidak lama lagi diikuti Pemilukada Kota Tangerang dan Pemilukada Jawa Barat, karena Depok dan Bekasi masuk wilayah Jawa Barat. Tentu saja denyutnya sampai di wilayah Jabodetabek, karena pergerakan manusia Jabodetabek ke sana - ke mari di lingkup wilayah Jabodetabek, yang tinggal di wilayah luar Jakarta bekerja di Jakarta dan banyak juga, yang tinggal di Jakarta bekerja di Tangerang, Depok atau Bekasi.
Ya, Pemilukada seperti jadi kegiatan "rutin" yang silih berganti terus menerus terkadang menjadi sebuah fenomena hiruk-pikuk ... di wilayah Jabodetabek saja sudah sangat terasa "rutinitas"-nya apalagi bila kaca matanya diperluas menjadi seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kotamadya, 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi ... sehingga total ada 500-an Pemilukada dalam jangka 5 tahun, tiap hari sepanjang 5 tahun ada sekitar 0,29 kali kegiatan Pemilukada, belum nanti ditambah Pemilu Legislatif (yang pasti banyak sekali partai peserta pemilunya) dan terakhir Pemilu Presiden.
Bagaimana kalao dihitung biaya ? Biaya untuk penyelengaraan Pemilukada yang pasti membebani APBD ... belum lagi biaya "hiruk pikuk" Pemilukada yang harus dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan Teamses untuk kampanye dan lain-lain (?) ... berapa ribu atau juta "T" ya ? Apakah mubazir ? (mari kita renungkan) Belum lagi biaya dan ongkos lain-lain dalam rangka gugatan ke MK (paling tidak untuk wira-wiri dari daerah ke Jakarta) ... berapa ya ?
Sedemikian besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan, apakah sebanding dengan kedewasaan politik yang kita capai ? atau malah akan mencapai titik kulminasi jenuh sehingga memicu apatisme masyarakat terhadap Pemilu dan Pemilukada ?
Apakah tidak lebih baik jika ongkos politik yang sangat besar itu, dialokasikan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat, sehingga konsep wellfare state benar-benar terwujud di Nuswantara tercinta ini ya ? Kita tunggu apakah permenungan ini sampai terdengar di Gedung DPR dan Istana (he he he). Mungkin ada pemikiran yang lebih efektif dan efisien ... sehingga semua berkontribusi positif pada KEDEWASAAN POLITIK seluruh elemen Nuswantara.

Ini jawaban saya kepada rekan saya yang polisi, yang bercerita bahwa baru saja selesai ikut pengamanan Pemilukada Kabupaten Tangerang, terus sekarang siap-siap untuk pengamanan Pemilukada Kota Bekasi.

Apa pun itu, selamat melaksanakan pesta demokrasi (lagi) untuk warga Kota Bekasi. Ada 5 Pasangan Calon yang bertarung besok Minggu ... semoga biaya Pemilukada yang memang sangat besar ini, dimbangi dengan hasil KEDEWASAAN POLITIK seluruh masyarakat, termasuk di Kota Bekasi. 
PENYELENGGARA dan PENGAWAS Pemilukada semakin matang, netral, profesional dan dewasa untuk menata dan mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilukada, hingga akhir tahapan nanti.
Seluruh PASANGAN CALON dan TEAMSES serta seluruh PENDUKUNG semakin dewasa dan berpikir luas untuk Bangsa Nuswantara ... Indonesia, bukan KELOMPOK atau GOLONGANNYA saja, sehingga dengan kesadaran penuh ... mau menerima kekalahan dan kemudian bersama-sama membangun bangsa.
Seluruh warga Kota Bekasi, mari kita tunjukkan kedewasaan berpikir, bertindak dan berperilaku sebagai cerminan bahwa kita adalah warga Nuswantara yang besar ... beradab, berkepribadian luhur dan yang ber-Pancasila. Siapa pun Pasangan calon yang terpilih ... akan menjadi Pemimpin Kota Bekasi, tinggal kita tagih janji-janji kampanye-nya !

Semoga Pemilukada Kota Bekasi, seperti juga Pemilukada Kabupaten Tangerang, berlangsung dengan aman dan damai ... serta proses Pemilukada benar-benar menghasilkan PEMIMPIN yang AMANAH .. amin. (Eko2012) 

HAMBALANG TERUS TERKUAK, SIAPA LAGI YANG BAKAL JADI TSK ?

DMG-Jakarta. Hari ini semua media heboh, apa lagi kalau bukan ditetapkannya AM sebagai tersangka baru kasus Hambalang, yang selama ini dianggap terselimuti kabut misteri. AM yang menjabat sebagai Menegpora dan pengurus partai yang saat ini berkuasa, menyatakan mengundurkan diri siang ini (Jumat 07/12/2012). Pernyataan mundur secara resmi tersebut ditanggapi oleh Presiden SBY yang melalui konperensi pers menegaskan pernyataan mundur AM, selanjutnya menunjuk sementara Menko Kesra sebagai pejabat Menegpora sampai dengan penunjukkan atau penggantian AM dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II).
Hal positif yang bisa dilihat adalah, sikap ksatria AM yang menyatakan mundur ... patut dicontoh (bukan dicontoh kasus korupsinya) oleh pejabat-pejabat lain yang tersangkut kasus pidana, ya ... sikap sportif dan ksatria, serta tidak mau mengganggu sistem kenegaraan. Kita tunggu hasil penyidikannya, kita tunggu apakah KPK juga akan menahan AM ? Waktu yang akan berbicara.
Di saat keraguan terhadap KPK karena dianggap lamban dan ragu-ragu, serta lebih cenderung bergaya LSM (setidaknya demikian tundingan beberapa pihak), KPK membuat kejutan dengan "berani" menetapkan AM yang berada dekat dengan lingkar penguasa sebagai TSK kasus Hambalang. Mudah-mudahan ini benar-benar harapan baru untuk KPK, di tengah terpaan isue pelemahan KPK dan konflik KPK dengan penegak hukum yang lain, KPK membuat langkah yang bisa diacungi jempol. 
Kira-kira bangaimana kelanjutannya ? Akankah dengan dinyatakannya AM sebagai TSK akan menyeret sejumlah nama yang lain ? seperti yang disampaikan awal mula kasus terungkap melalui Nazarudin, lalu menyeret Angie dan sekarang AM. AM akan menyeret siapa ? (Eko2012)