PEMILUKADA DKI (4) : KASUS DAKWAH H.RHOMA IRAMA TIDAK MASUK UNSUR PELANGGARAN PEMILUKADA ... (renungan bagi yang masih hobby issue SARA)

DMG-Jakarta. Mengikuti dan mencermati perkembangan pemeriksaan kasus H. Rhoma Irama oleh Panwaslu Propinsi DKI Jakarta, yang dalam dakwahnya beberapa waktu yang lalu pada acara safari Ramadhan di wilayah Tanjung Duren Jakarta Barat dianggap mengangkat isue SARA, sungguh menarik Panwaslu DKI yang diketuai oleh Sdr. Ramdansyah dengan cepat telah memeriksa saksi-saksi berkaitan dengan kasus itu, antara lain Teamses Foke-Nara, Teamses Jokowi-Ahok dan pihak Pos Kota.
Materi yang ditanyakan seputar apa dan bagaimana kegiatan dakwah yang dilakukan oleh H.Rhoma Irama, apakah memang sebuah kegiatan kampanye (di luar jadwal) dan apakah materi yang disampaikan dalam dakwah tersebut manyangkut SARA. Panwaslu harus bekerja keras untuk membuktikan hal tersebut, karena disamping dibatasi waktu juga harus berhati-hati karena masuk dalam ranah yang sensitif. Apa hasilnya ?

Kesimpulan Panwaslu (disampaikan dalam konpres pada acara "Silatuhrahmi dan Buka Puasa Bersama dengan tema "Stop Sara!"): setelah memanggil saksi dan pelapor, pengumpulan alat bukti dan konsultasi dgn pihak terkait dan rapat pleno Panwaslu DKI jkt memutuskan bahwa dugaan Pelanggaran Pemilukada terkait isu SARA yg dilakukan oleh H.Roma Irama dlm ceramahnya di masjid Al-Isra Tanjung Duren Jak-Bar pada hari Minggu tgl 29 Juli 2012, secara Komulatif TIDAK  MEMENUHI  UNSUR-UNSUR Pelanggaran Pemilukada sebagaimana diatur dlm UU no.32 th 2004 : psl. 116 (1) Kampanye diluar jadwal. Jo. Psl 116 (2) kampanye dgn cara menghasut dan memfitnah, Psl 116 (3). Kampanye di tempat Ibadah jo Bab IV SK KPU DKI Jakarta. No. 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Kampanye.

Rekan saya (yang tahu hukum) menyatakan bahwa, dari awal sudah bisa memprediksi bahwa dakwah yang dilakukan oleh H.Rhoma Irama tidak akan masuk unsur pelanggaran Pemilukada, karena memang yang akan disoroti dan menjadi masalah utama adalah apakah kegiatan itu merupakan kampanye ... paling-paling clue yang tentu saja sangat mudah dibantah, bahwa H.Rhoma Irama pada putaran pertama (konon masuk TV juga), menjadi juru kampanye pasangan Foke-Nara.

Ketika selesai membaca twitter hari Minggu 12/08/2012 tentang hasil ini, saya menelpon rekan saya itu ... ybs menjawab, iya sesuai prediksi ... paling kalau mau lebih dieksplore lagi, akan bergesekan dengan etika (kalau ada) dan masuk dalam pidana umum (kalau pihak Jokowi-Ahok mau lapor ke polisi).

Masyarakat melihat bahwa tindakan Panwaslu yang proaktif melihat dan menemukan kejadian ini perlu diapresiasi, setidaknya ... pemeriksaan kasus H.Rhoma Irama telah membuat (mungkin) para pemuka agama (manapun) yang kebetulan pro kepada salah satu pasangan calon untuk mengerem tindakannya, karena ada peluang atau konsekuensi sanksi hukum yang (mungkin) akan bisa dikenakan, semoga menjadi buah kesadaran dan pendewasaan.

Namun, lebih dari itu masyarakat Indonesia berharap bahwa masyarakat menjadi makin dewasa melihat dan menyikapi isue SARA. Semangat Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memandang berbagai perbedaan menjadi sebuah kesatuan Bangsa Indonesia tidak perlu tercabik dan menjadi luka.

Semoga, kesadaran para elite yang memang "berjuang" untuk mendapatkan kekuasaan bukan melangkah dengan membabi buta, namun masih dalam batasan norma yang ada dalam kehidupan bangsa, termasuk norma etika dan moral, dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Semoga masyarakat juga semakin dewasa untuk melihat dan menilai, kepentingan mana yang lebih besar ... apakah hanya sekedar dukung mendukung calonnya kemudian melupakan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ? atau tetap melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan bangsa dan Persatuan Indonesia ? Semoga ... (eko2012)

POLISI VS KPK ? SIAPA SALAH SIAPA BENAR ? (2)

DMG-Jakarta. Foto ini dimuat dalam koran Kompas dan beredar di BBM serta media sosial, pertanda positif kah ini ?
Para penegak hukum harusnya memang kompak, apalagi kalau mengahadapi musuh bersama yaitu KORUPSI, kalau para pendekar tidak kompak, bagaimana bisa mengadapi musuh-musuh yang sangat sakti, yaitu para JAGOAN KORUPTOR yang menguasai berbagai macam ilmu dan "ngelmu" yang membuat bisa menghilang dan meloloskan diri. Meskipun hal ini masih perlu konfirmasi lagi, apakah para JAGOAN KORUPTOR yang memang sudah sangat sakti, atau aparatnya yang tidak sakti, atau pura-pura tidak sakti atau sibuk sendiri dengan kegiatan lain (yang berkaitan dengan pencitraan dan diangap sakti).
Masih jelas ingatan kita, "drama rebutan barang bukti" di Kantor Korlantas, karena diekspose media cetak dan elektronik, yang konon memang "dibawa" oleh KPK (masih harus dicek kebenarannya, dan kalau memang benar, harus ditanyakan apa motifnya).
Kalau Polri dan KPK kompak serta terjadi sinergi dalam bersama-sama memerangi musuh JAGOAN KORUPSI, atau sebagai penyemangat ada rivalitas positif, tentu tidak perlu "kuat-kuatan", karena yang senang tentu para koruptor. Mereka jadi bisa leluasa mengamankan aset hasil korupsinya atau terus melaksanakan praktek-praktek korupsinya, tanpa terdeteksi dan "aman", lalu terus bertepuk tangan "HAYUUKKKK BERANTEM TERUS... MAKIN LAMA MAKIN ASYIK !" - benar-benar kompor (harus waspada), makin seru berantem, makin habis energi, makin bersorak para JAGOAN itu.
Setelah diperhatikan, ternyata yang dipermasalahkan adalah ETIKA dan KEWENANGAN yang pembenarnya adalah tafsiran masing-masing terhadap bunyi pasal-pasal serta penjelasan undang-undang. Kok bisa ya ? karena ini ... karena itu, namun kalau rakyat kecil malah jadi pusing-pusing, "kami menginginkan kasus korupsi terungkap dan korupsi hilang dari Nusantara, agar kami hidup sejahtera".
Perlu rasanya menedangarkan suara rakyat kecil, untuk menyadarkan diri kita masing-masing hakikat dari kewenangan yang dimiliki oleh petugas Polri dan KPK :
-apakah rebutan ingin ngetop ? (ingin masuk terus dalam media sehingga tampak hebat dan berprestasi)
-apakah rebutan ingin dianggap bekerja ?
-atau apakah memamng ingin menyuarakan suara rakyat kecil ?
Semoga kegiatan buka bersama di Mabes Polri, jadi pencerahan untuk para penggede penegak hukum korupsi, sehingga mereka menampakkan kesaktian mereka masing-masing untuk melaksanakan amanat suara rakyat ... semoga, kita tunggu !!
KPK mohon untuk introspeksi ... apa sejatinya yang harus dilakukan, kaitan dengan etika dan kewenangan ? KPK memang sudah ngetop sebagai lembaga super body, namun tidak perlu mentang-mentang ... dudukkan sesuatu pada tempatnya.
Polri juga mohon berkaca diri ... apa sejatinya yang perlu dilakukan, tindakan keras "amputasi" kadang perlu dilakukan untuk mencegah agar tumor tidak menyebar dan seluruh "anggota badan" institusi Polri nyaman bekerja. Seperti seloganmu yang terpampang di depan Polda Metro "Kami memang belum sempurna, tapi tetap terus berusaha" ...
Sudah jangan berantem, kerjaan memberantas korupsi masih banyak !!
(eko2012)

NEGARA "OPINI" - MEDIA WANI PIRO ... Dimana nilai kebenaran dan kesejatian ? (2)

DMG-Jakarta. Dalam Negara Opini sekarang ini, media sudah tidak lagi netral, namun sudah berwarna-warni sesuai kepentingan partai, golongan dan kepentingan tertentu.Polanya, mengeskploitasi permasalahan yang berseberangan, membahas dengan analisis sesuai kepentingan, mengadili dan mengeksplorasi kesalahan ... memperbesar kesalahan menjadi sebuah dosa besar "yang tak terampuni", sehingga harus dikucilkan dan bahkan dijadikan musuh bersama (seluruh rakyat dan bangsa Indonesia)! Di sisi lain, didorong dan dimunculkan "super hero" yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan dan memimpin pergerakan "memerangi" akumulasi kebencian yang sudah dijadikan musuh bersama tadi.
Berbagai media dikerahkan sehingga opini sudah tergiring ... dari kekeliruan kecil menjadi sesuatu yang sangat besar, kemudian menjadi dosa yang tidak terampunkan, yang harus dihukum bahkan (mungkin) dimusnahkan !
Masyarakat yang sedang mengalami kemunduran pegangan ideologi kebangsaan, yang belum lagi karena terlindas oleh arus super modern yang liberalis, konsumeris dan is-is yang lain yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian aseli bangsa, tumbuh menjadi kagetan ... gumunan dan cepat menyesuaikan (adaptif) dengan kekeliruan yang menjadi benar ... menyedihkan ! "yang tudak ikut salah menjadi sangat salah dan dikucilkan" wow ..... !
Bagaimana agar Bangsa Indonesia tidak terus larut sebagai Negara "Opini" ?
Bagi Bangsa Indonesia nilai-nilai kebenaran dan kesejatian adalah PANCASILA, adalah kepribadian aseli Bangsa Indonesia, yang telah membuat Bangsa Indonsia ada dan berdiri.
Kita semua tahu nilai-nilai ini jauh pudar dari semangat yang semula, meskipun harus diakui, pelan sudah ada titik balik pasca 1998, yaitu ketika ketidakpercayaan terhadap kesaktian Pancasila runtuh ... (ditandai juga dengan hilangnya nasionalisme dan semangat-semangat kebangsaan, setidaknya 5-10 tahun acara 17-an sangat tidak menarik sepanjang waktu itu). Namun kesadaran ini masih jauh dari yang diharapkan ... buktinya, masyarakat masih cepat menjadi ajang opini dan mempercayai opini ... buktinya, masih banyak elite yang mau menggunakan kelemahan ini sebagai ajang untuk membenarkan tindakannya yang keliru menjadi dogma kebenaran ... luar binasa !!! (eko2012)

NEGARA "OPINI" - MEDIA WANI PIRO ... Dimana nilai kebenaran dan kesejatian ? (1)

DMG-Jakarta. Keliling Jakarta, mengamati, mendengar dan merasakan ... rasanya sudah tidak ada nilai-nilai hakiki dan kesejatian, negara lebay penuh kemunafikan ... negara ini telah menjadi Negara Opini.
Sepanjang jalan, berjajar spanduk-spanduk pencitraan dan gambar-gambar opini yang "indah-indah", ya jalanan sudah dikuasai opini.
Media seharusnya mempunyai semangat untuk pencerahan, namun sekarang ini berbagai media sudah menjauh dari fungsi itu, sekarang lambat namun pasti, telah bergeser pada "pencerahan yang menyesatkan". Di mana letak salahnya ? terlalu rumit untuk ditelaah satu-satu. Namun, sangat empiris efeknya ... Secara optimis orang bisa bilang, inilah buah demokrasi yang diperjuangkan pada reformasi 1998, namun pandangan pesimis (ini yang cenderung lebih benar), media telah menjadi kutub-kutub kepentingan yang ssering sudah tidak objektif, membela kepentingan yang bukan kepentingan rakyat yang sebenarnya atau kepentingan bangsa yang sesungguhnya, namun kepentingan KEKUASAAN, GOLONGAN dan WANI PIRO !
Ribuan majalah, koran, TV, Radio dan sekarang internet, termasuk media-media sosialnya sudah lupa pada kode etik jurnalistik yang menelisik sebuah berita dan fenomena dari sudut pandang yang objektif dan berimbang.
Rupanya kita harus semakin hati-hati, mencermati ... atau bahkan semua sudah pintar menduga suatu berita membela siapa ? yang BENAR bisa menjadi SANGAT SALAH, karena didukung media ... sontak masyarakat yang memang sudah jadi masyarakat opini terbawa, selanjutnya ikut MENYALAHKAN yang benar ... Kasus-kasus opini banyak sekali ... berujung pada aksi ini .. aksi itu ... aksi dukung ini ... aksi dukung itu ... (banyak sekali !!).
Ini akan menjadi dosa besar para insan media yang telah menjadikan Negara dan bangsa MEDIA OPINI yang WANI PIRO ? mau sampai kapan ?
Kebenaran - kesejatian adalah roh manusia, jika sudah kehilangan itu ... masihkah kita bisa dianggap manusia yang hidup ? bagaimana dengan Anda ? Kita ? (Eko2012)

POLISI VS KPK ? SIAPA SALAH SIAPA BENAR ? (1)

DMG-Jakarta. Menyimak tayangan ILC di TV-One tadi malam, masyarakat kembali disuguhkan ketidakberesan di negeri ini ? Inikah buah Demokrasi yang kita harapkan ? Carut Marut tidak jelas !
Harusnya KPK-Polri-Jaksa kompak untuk bersama-sama menegakkan hukum dan memberantas KORUPSI dari Indonesia. Tapi lancur ... kasus korupsi sudah pernah dan lekat dengan ketiga penegak hukum. Sebut saja kasus yang berkaitan dengan ketiga garda hukum bangsa ini, kasus Ketua KPK Antasari Azhar, Kasus Bibit-Chandra yang melahirkan konflik CICAK-BUAYA. Lalu, penangkapan Jaksa Oerip dan kasus Jaksa Cirus Sinaga. Sekarang kasus korupsi Simulator SIM.
Pro-kontra dan opini terus bergulir .... aksi dukung mendukung terus bermunculan. Ada yang pro KPK, pro Polri (sementara Jaksa belum ada dan cenderung freze), mana yang pro rakyat ?
Inilah kalo penegakan hukum diwarnai politik, liku-liku politik telah mencemari Dewi Keadilan. Harusnya semua bisa bilang .. yang pro KPK bisa disentuh hatinya dan bisa bicara "Kami mencitai KPK namun lebih mencintai INDONESIA", atau yang pro Polri bisa berbisik "Kami mencitai institusi Polri, namun lebih mencintai Merah-Putih".
Apakah rakyat memang harus tidak percaya kepada KPK-Polri-Jaksa ? carut marut dengan argumen yang mengada-ada, membela kepentingannya masing-masing, lalu ... siapa yang membela rakyat ?
Apakah kasus-kasus seperti ini memang "sengaja" digulirkan untuk membuat masyarakat lupa pada tuntutan kepada para penegak hukum itu yaitu ... mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar ? Atau sengaja diadu, sehingga para koruptor bebas berkeliaran melakukan aksinya, menghilangkan bukti dan membawa uang rakyat ke luar sana sehingga makin tak terjejaki ?
Semoga segera tersadar ... tapi kami rakyat pesimis, benarkah bisa tersadar ? (eko2012)

PEMILUKADA DKI (3) : JAKARTA DICEKAM ISUE SARA, MUNGKINKAH BHINNEKA TUNGGAL IKA AKAN TERCABIK ? (1)

DMG-Jakarta. Gelora Pemilukada DKI Jakarta yang akan memasuki putara kedua (20 September nanti), sudah mulai terasa dan suhunya cenderung menghangat ... atau mungkin mulai mencekam (?).
Dalam 3 minggu terakhir ini, di wilayah jakarta terutama wilayah Jakarta Utara dan Barat bertaburan spanduk-spanduk yang mengangkat isue SARA, dukung mendukung pasangan calon. Bermula dari pernyataan Prof Dr Jimly, yang selanjutnya dijadikan acuan oleh Raja Dangdut H. Rhoma Irama dalam dakwah di bilangan Tanjung Duren Jakarta Barat yang mengangkat isue SARA. Beberapa waktu lalu sudah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Propinsi DKI jakarta kepada pihak H. Rhoma Irama dan Timses Foke-Nara, intinya merasa bahwa tindakan yang dilakukan "benar".
Berbagai reaksi masyarakat bermuculan, pro-kontra muncul di berbagai media. Apakah bangsa kita atau masyarakat Jakarta masih bisa digoyang isue SARA ?
Kejadian 1998 masih menyisakan trauma masyarakat, akankah terjad lagi ?
Apakah masyarakat sudah cukup dewasa untuk menerima perbedaan ?
Semoga bukan karena keinginan merebut kekuasaan, dikorbankan kebangsaan kita ... kalaupun memang itu dilakukan, dimana hati kita ? benarkah kekuasan telah membutakan hati dan jiwa kebangsaan ? (eko2012)

PEMILUKADA DKI (2) : PEMILUKADA DKI BERLANGSUNG AMAN, TUNGGU 2 PUTARAN ! PEMIMPIN BARU ?

DMG-Jakarta. Hasil quick count beberapa lembaga survey meskipun belum mencapai 100 % dari seluruh sample, namun dengan error sampling 1-2 %, maka hampir bisa dipastikan Jokowi-Ahok memimpin dengan kisaran 43%, menyusul Foke-Nara 34%, di tempat ketiga Hidayat-Didik 11,8% dan berturut-turut pasangan independen Faisal-Biem 4,7%, Alex-Nono 4,4% dan Hendarji-Riza 1,8%.
Hasil ini cukup mencengangkan di banyak kalangan, karena sebelumnya tak satu pun survey yang mengunggulkan pasangan Jokowi-Ahok sebagai pemenang. Dengan hasil ini, hampir pasti Pemilu Kada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012. Memang KPU Propinsi DKI Jakarta baru akan mengumumkan hasil Pemilu Kada DKI putaran 1 pada 20 Juli 2012 nanti, namun pergerakan dan konstelasi politik di DKI Jakarta akan terus menghangat. Kita tunggu saja, dan semoga situasi tetap aman dan kondusif sebagai cerminan semakin dewasanya politik masyarakat Jakarta, semoga.
Apakah Pemilu Kada DKI akan melahirkan pemimpin baru ? Masih akan terjawab pada putaran kedua nanti, kita tunggu ! (Eko2012).