KPK VS POLRI (4): KONFLIK ANTAR PENEGAK HUKUM, ADA APA ? SIAPA YANG SALAH ?

DMG-Jakarta. Setelah Presiden SBY menyampaikan pernyataan resmi tentang konflik KPK dan Polri, yang intinya agar Polri menyerahkan penanganan kasus simulator SIM kepada KPK dan proses penyidikan kasus penganiayaan yang melibatkan salah seorang penyidik KPK, dianggap tidak tepat baik timing maupun caranya ... demikian kata Pak SBY.
Masyarakat awam menyambut gembira dengan ketegasan Presiden kita tentang konflik ini, meskipun dinilai oleh beberapa orang masih dianggap kurang cepat (ternyata memang tidak bisa memuaskan semua orang), belum lagi di pihak Polri (bukan institusi, karena sebagai institusi harus patuh dan taat pada pimpinan ... dalam hal ini Presiden), kemungkinan ada anggota Polri yang masih "merasa tidak enak" dengan pernyataan Presiden SBY, "seolah-olah" Polri kembali disalahkan ... dan dikalahkan.
Waktu itu, setelah pidato presiden ... saya sempat bertemu dengan rekan saya (yang polisi), ybs hanya tersenyum kecil ... senyumnya terlihat pahit, namun matanya tetap berkilat gembira, tanpa berkata apa-apa ... terkesan, tidak ingin membahas masalah itu (karena instruksi Pak SBY sudah jelas), jiwa besarnya telah menerima ... demi kepentingan bangsa dan negara, demikian kira-kira ...
Pasca pernyataan Presiden SBY tersebut ... sempat bereapa waktu berita konflik Polri-KPK tenggelam, namun ternyata tidak berlangsung lama, pasalnya ada dua kejadian yang kembali mengusik perhatian publik, yaitu gugatan Korlantas Polri kepada KPK terkait "penggerebekan" dan penyitaan barang bukt, yang dianggap tidak profesional, karena ada barang-barang yang tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM "ikut" disita. Selain itu, kemudian muncul berita pengunduran diri 6 (enam) penyidik KPK, mereka mengajukan diri untuk kembali ke institusi Polri karena beberapa alasan.
Pada waktu diwawancarai, salah satu anggota Polri penyidik KPK menyampaikan, bahwa intinya mereka sudah merasa "tidak nyaman" bekerja di KPK ... ini berkaitan dengan pengangkatan sebagai penyidik tetap dan sistem kerja di KPK. Mereka sebetulnya sudah akan mengajukan pengunduruan diri beberapa waktu yang lalu (pada saat konflik Polri-KPK memanas), namun karena situasi belum kondusif mereka menunda pengunduran diri tersebut. Sekarang-sekarang ini, karena mereka menilai situasi sudah kondusif ... mereka berenam mengajukan pengunduran resmi (semula akan dilakukan diam-diam), namun ternyata berita ini terdengar sampai ke media.

Ada apa ya ? ternyata yang terlihat di permukaan baru riak-riak luar saja ... jauh di dalam dan dasar kolam permasalahan Polri-KPK masih ada yang belum selesai. Mungkin ini masalah internal organisasi ... dan yang sekarang adalah masalah di KPK, terkait sistem kerja dan "transparansi" pengangkatan sebagai penyidik tetap KPK. Apapun itu, ini akan menjadi permasalahan yang menghambat gerak langkah KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Masalah internal organisasi, sangat terkait dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi ... mungkin (atau pasti) ada yang salah ... Untuk menyidik kasus-kasus korupsi (apalagi yang besar), KPK membutuhkan penyidik-penyidik yang handal, berkredibilitas tinggi dan punya hati nurani serta keinginan mulia untuk bangsa dan negara. Mundurnya 6 penyidik Polri, mau tidak mau mengurangi kinerja KPK ... kalau sudah seperti ini, siapa yang patut disalahkan ...
Agaknya konflik dan permasalahan masih akan panjang ... kita tunggu sikap Polri, sikap KPK ... sikap masyarakat ... juga pimpinan negara ini. Penegakan hukum kasus korupsi, sudah larut masuk ke dalam ranah politik ... yang semuanya menjadi kian abu-abu, menjadi remang-remang kejelasannya. Ada apa ? Mengapa ? ... juga salah siapa ? (Eko2012)