DMG-Jakarta. Siang tadi, Kantor Komnas Ham di bilangan Jl. Latuharhari Jakarta Pusat, kedatangan puluhan mahasiswa, yang hendak mengadu dan dilanjutkan dengan konverensi pers terkait buntut kasus bentrok antara polisi dan pengunjuk rasa di Universitas Pamulang (UNPAM) beberapa waktu lalu. Mahasiswa yang menamakan diri Keluarga Besar Mahasiswa UNPAM Konsolidasi
Mahasiswa Nasional Indonesia (KBM UNPAM-KOMANDO), pimpinan Sdr. Nando (alumni UNPAM dan Aktivis 98), koordinator Sdr. Deddy (UMJ) dan Fahmi (UNPAM), diterima oleh Bapak Ridha Saleh.
Setelah mengadukan kejadian kasus bentrok di UNPAM yang terjadi antara polisi dengan pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Wakapolri, selanjutnya mahasiswa menggelar konperensi pers.
"Penangkapan
yang telah dilakukan Poliri terhadap 11 mahasiswa UNPAM pada malam di
hari Kamis 18 Oktober 2012 semakin menunjukan jelas betapa arogansinya
Polri atas nama kekuatan hukum di benarkan tindakan penangkapan dengan
segala macam tuduhan yang berujung kepada kriminalisasi gerakan
mahasiswa mulai dari tuduhan penghasutan, pengerusakan, pengeroyokan
yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan dan harus diakui secara
tindakan pemaksaan dalam proses BAP yang tanpa didampingi kuasa hukum.
Penangkapan
yang terjadi terhadap 11 mahasiswa UNPAM adalah bukan dalam kasus
kriminalitas melainkan penagkapan dilakukan pada saat terjadi bentrokan
antara mahasiswa UNPAM dan Polisi pada saat Mahasiswa melakukan
penolakan kedatangan Wakapolri di kampus UNPAM, dimana penolakan ini
sangat didasari dari kinerja Polri yang belakang ini lebih cenderung
arogan dan represif dalam menangani segala macam bentuk gerakan yang
mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada
masyarakat mulai dari kasis Masuji, Bima, Ogan Ilir dan reparesifitas
terhadap gerakan aksi mahasiswa dan rakyat.
Arogan dan represif
sangat terbukti dalam melakukan penanganan terhadap sikap demokrasi di
UNPAM dikarenakan mereka dalam menghadapi demokrasi mahasiswa tidak
melakukan prosedural yang ditentukan dimana watercanon
harus
dilakukan untuk pembubaran tetapi yang terjadi di UNPAM tembakan gas air
mata, peluru karet dan peluru tajam yang diutamakan dalam menghalau
gerakan mahasiswa di UNPAM." demikian disampaikan.
Selanjutnya, mahasiswa juga menyampaikan 5 (lima) pernyataan sikap, yaitu :
1.
Bebaskan 11 Laskar Pejuang UNPAM mereka bukan kriminal mereka mahasiswa
yang menyampaikan pesan terhadap arogansi dan represif Polri yang lebih
banyak dikedepankan dalam menangani gerakan mahasiswa dan rakyat.
2.
Meminta kepada Komnas Ham bersama-sama Kuasa Hukum 11 Laskar Pejuang
UNPAM (PBHI, LBH, Kontras) untuk melakukan pengawalan proses pembebasan
terhadap 11 Laskar Pejuang UNPAM.
3. Mengencam segala macam bentuk
arogansi dan represif Polri dan tangkap serta proses hukum harus juga
berjalan kepada pelaku-pelaku Polisi yang telah melakukan penembakan dan
tindakan kekerasan penghilangan bukti hasil oprasi Feri korban
penembakan yang dinyatakan hanya terkena tusukan benda tumpul, serta
Jundi Fajrin yang menjadi korban kekerasan.
4. Menolak kekebalan hukum Polisi.
5.
Menyerukan untuk melakukan gerakan serempak diseluruh kota/kab dan
provinsi dalam melakukan gerakan solidaritas bila dalam waktu dekat 11
laskar pejuang UNPAM tidak segera dibebaskan sebagai wujud kesepakatan
seruan terhadap kejaman Polri dalam arogansi dan selalu
mengkriminalisasi gerakan mahasiswa dan rakyat dalam kesepakatan
KOMANDO.
Apakah yang sesungguhnya terjadi ?
Kasus bentrokan tersebut harus dilihat lebih mendalam, sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan kritik dan auto kritik ... dari sisi sikap serta tindakan mahasiswa, termasuk motif mereka ... murnikah ? bertendensikah ? Itukah sikap kolektif mahasiswa UNPAM, karena konon hasil investigasi beberapa rekan yang didukung pengakuan masyarakat sekitar ... yang unjuk rasa bukan lagi murni mahasiswa, namun ... ada beberapa yang orang yang dibayar untuk melakukan unjuk rasa (?).
Dari sisi aparat Polri ... kritik dan pil pahit harus kembali ditelan, itu pertanda polisi belum bisa menjadikan dirinya sebagai sosok yang mengedepankan dialog, negosiasi dan masih mudah terpancing ... sehingga terjadi bentrok dan menimbulkan korban. Semoga masing-masing bisa merenung dan saling merefleksikan diri ... daripada mencari pembenaran.
Sepertinya babak ini masih agak panjang ujungnya ... kita tunggu, rupanya pendewasaan dan penemuan kesejatian masih perlu pergesekan, benturan dan korban. Namun, sampai kapan ? (Eko2012)
... cakrawala dinamika politik, ekonomi & sosial ... mengulas, mengkritik serta menyampaikan fakta ... (www.tribunrakyat.com)
Kamis, 25 Oktober 2012
Minggu, 07 Oktober 2012
MPBI "KECEWA" dengan MENAKERTRANS, AKSI BURUH AKAN BERLANJUT (?)
DMG-Jakarta. Minggu lalu aksi Mogok Nasional 3 Oktober yang dinamakan oleh sebagian kelompok buruh dengan nama aksi GETOK MONAS (Gerakan Tiga Oktober Mogok Nasional) yang berpusat di berbagai kota besar, termasuk di wilayah Jabodetabek yang dipusatkan di kawasan Bekasi dan Tangerang. Aksi yang diklaim mencapai jutaan buruh ini berlangsung relatif tertib meskipun terjadi beberapa aksi sweeping di pabrik-pabrik di kawasan industri yang diwarnai kericuhan dan penganiayaan buruh oleh aparat di Tangerang. Aksi mendapat tanggapan dari Menakertrans dan "segera" akan menindaklanjuti tuntutan buruh yaitu terkait dengan penghapusan outsourcing dan tuntutan mendapat upah layak. Konon, Menakertrans juga menyampaikan target waktu tertentu.
Namun, ternyata alokasi waktu (yang konon dijanjikan Menteri) lebih panjang, sehingga MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) merasa kecewa, yang buntutnya MPBI melakukan konferensi pers di Restauran Sarikuring Kawasan SCBD Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012.
Konferensi pers yang dipimpin oleh Said Iqbal, dihadiri tokoh-tokoh buruh antara lain Andi Gani Nena Wea, Baris Silitonga dan Mundhofir.
Andi Gani, menyampaikan "Evaluasi mogok nasional kemaren tidak ada tindakan anarkis buruh dan apabila ada masih dalam batas kewajaran. Mogok nasional merugikan lebih kurang Rp 200 M, bagaimana kalau 5 hari. Pemerintah dalam 2 hari sebelum mogok nasional telah kooperatif melalui Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menakertrans untuk merespon 3 tuntutan buruh".
Mudhofir, menyamaikan "Sebelum mogok nasional kami telah bertemu dengan Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menakertrans untuk mendiskusikan tuntutan buruh hapus outsourching kecuali 5 jenis pekerjaan seperti security, cleaning servis dan pekerjaan tambang lepas. Dari pertemuan dengan pemerintah tercapai awal kesepahaman untuk merumuskan peraturan yang mengakomodasi 3 tuntutan buruh. Untuk Jamkes bagi seluruh rakyat Indonesia harus diberlakukan per 1 Januari 2014 dan jaminan pensiun bagi buruh diberlakukan per 1 Juli 2015. Untuk iuran BPJS sebesar 3-6 % ditanggung perusahaan."
Selain itu, Andi Ghani juga menyatakan bahwa issu pengusaha asing akan keluar dr Ind akibat dr buruh mlkkn unjuk rasa dan mogok nasional hanya kabar bohong. Apindo jangan memberikan pernyataan yang negatif terhadap buruh, seperti pernyataan Sofyan Manandi (ketua Apindo) yang akan mengganti buruh-buruh degan mesin.
Andi Ghani mengusulkan agar ketua Apindo segera diganti. Karena adanya pernyataan di media bahwa menakertrans minta waktu 1 tahun untuk memenuhi tuntutan buruh, "Kami beri waktu 14 hari kepada pemerintah untuk mengakomodir tuntuntan buruh tersebut mulai 14 Oktober 2012. Apabila dalam waktu tersebu tidak bisa, maka buruh akan melakukan mogok nasional jilid 2 pada awal Nopember 2012 dan mungkin akan dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan."
Bagaimana kelanjutan aksi buruh ini ?
Kita tunggu, apakah pemerintah benar merespon tuntutan buruh ? Ataukah akan berujung pada aksi mogok lagi pada bulan Nopember mendatang ?
Namun, ternyata alokasi waktu (yang konon dijanjikan Menteri) lebih panjang, sehingga MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) merasa kecewa, yang buntutnya MPBI melakukan konferensi pers di Restauran Sarikuring Kawasan SCBD Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012.
Konferensi pers yang dipimpin oleh Said Iqbal, dihadiri tokoh-tokoh buruh antara lain Andi Gani Nena Wea, Baris Silitonga dan Mundhofir.
Andi Gani, menyampaikan "Evaluasi mogok nasional kemaren tidak ada tindakan anarkis buruh dan apabila ada masih dalam batas kewajaran. Mogok nasional merugikan lebih kurang Rp 200 M, bagaimana kalau 5 hari. Pemerintah dalam 2 hari sebelum mogok nasional telah kooperatif melalui Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menakertrans untuk merespon 3 tuntutan buruh".
Mudhofir, menyamaikan "Sebelum mogok nasional kami telah bertemu dengan Menko Perekonomian, Menko Kesra dan Menakertrans untuk mendiskusikan tuntutan buruh hapus outsourching kecuali 5 jenis pekerjaan seperti security, cleaning servis dan pekerjaan tambang lepas. Dari pertemuan dengan pemerintah tercapai awal kesepahaman untuk merumuskan peraturan yang mengakomodasi 3 tuntutan buruh. Untuk Jamkes bagi seluruh rakyat Indonesia harus diberlakukan per 1 Januari 2014 dan jaminan pensiun bagi buruh diberlakukan per 1 Juli 2015. Untuk iuran BPJS sebesar 3-6 % ditanggung perusahaan."
Selain itu, Andi Ghani juga menyatakan bahwa issu pengusaha asing akan keluar dr Ind akibat dr buruh mlkkn unjuk rasa dan mogok nasional hanya kabar bohong. Apindo jangan memberikan pernyataan yang negatif terhadap buruh, seperti pernyataan Sofyan Manandi (ketua Apindo) yang akan mengganti buruh-buruh degan mesin.
Andi Ghani mengusulkan agar ketua Apindo segera diganti. Karena adanya pernyataan di media bahwa menakertrans minta waktu 1 tahun untuk memenuhi tuntutan buruh, "Kami beri waktu 14 hari kepada pemerintah untuk mengakomodir tuntuntan buruh tersebut mulai 14 Oktober 2012. Apabila dalam waktu tersebu tidak bisa, maka buruh akan melakukan mogok nasional jilid 2 pada awal Nopember 2012 dan mungkin akan dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan."
Bagaimana kelanjutan aksi buruh ini ?
Kita tunggu, apakah pemerintah benar merespon tuntutan buruh ? Ataukah akan berujung pada aksi mogok lagi pada bulan Nopember mendatang ?
POLISI VS KPK ? SIAPA SALAH SIAPA BENAR ? (3) Siapa yang SENANG ? harusnya semua ikut BERSEDIH !!
DMG-Jakarta. Situasi "perseturan" Polri dan KPK kembali memanas, pasca kedatangan petinggi Polri DS di KPK yang memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus simulator SIM (yang ternyata belum dilakukan penahanan terhadap ybs), Jumat malam hingga Sabtu dini hari, situasi menjadi mencekam, terlebih blow up media yang luar biasa, seolah "senang" dengan konflik ini (maaf terpaksa harus mengungkapkan ironi ini, karena sangat disayangkan sekaligus mempertanyakan, mengapa konflik ini harus kembali terjadi).
Polri merasa punya alasan kuat untuk "menjemput" salah satu penyidik KPK (yang sudah resmi ditarik, meskipun menolak kembali ke institusi Polri), karena terungkapnya kasus penembakan TSK (?) di Bengkulu. Kedatangan para penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu, yang konon tidak ingin langsung menangkap, namun lebih pada melaksanakan koordinasi terhadap kasus penembakan di Bengkulu yang melibatkan salah satu penyidik KPK.
Lepas dari kebenaran dan alibi masing-masing alasan, pihak KPK "menolak" berkoordinasi dengan para penyidik, namun berkembanglah pemberitaan pengepungan Polisi terhadap KPK, yah ... tentu saja hal ini mengundang kedatangan massa aktivis (karena panggilan jiwa ingin membela KPK atau sebab lain (?)) berbondong datang ke KPK dan menggelar aksi ... malam hingga dini hari simpang siur berita bertebaran, Humas Polri dan Humas KPK "saling menjelaskan di media", menambah seram dan panasnya situasi, belum lagi orasi, yel-yel dan interview media terhadap para aktivis.
Mungkin wajar saja (sangat manusiawi ... namun masyarakat sesungguhnya berharap KPK bukan sekedar sebagai "manusia", namun "malaikat" yang bisa berlaku lebih), apabila KPK "melindungi" penyidik KPK yang dianggap handal (ditandai dengan keberhasilan mengungkap berbagai kasus korupsi "besar" termasuk di institusinya sendiri yaitu kasus simulator SIM, yang bulan lalu telah menjadi polemik pro-kontra yang heboh diulas, kembali berulang) dari upaya paksa Polri. Namun, kalau masing-masing mau menempatkan hukum di atas segalanya, yaitu sebagai panglima tertinggi ... dan hal ini masuk sebagai sebuah penyadaran, sesungguhnya KONFLIK TIDAK PERLU TERJADI. Mengapa kemudian masing-masing berujung pada kuat-kuatan atau menang-menangan ?
Konflik ini sangat membuang energi, egoisme masing-masing lembaga ini sangat menyedihkan !! Dua kekuatan besar Polri dan KPK yang (seharusnya) berisi para punggawa sakti penegak hukum pemberantas korupsi harusnya masing-masing mempunyai hati luhur dan nawaitu yang bersih ... yang meletakkan kepentingan Nuswantara di atas segala-galanya (termasuk pribadi, golongan dan institusi).
Yang masing-masing hari ini harus DIPERTANYAKAN !! (harusnya ini hal mudah yang sangat bisa diselesaikan dengan kehendak dan budhi yang luhur...)
Siapa yang senang ? yang senang Polri dan KPK konflik dan lupa dengan tugasnya ... itu juga harus DIPERTANYAKAN !!
Harusnya kita semua BERSEDIH !! Rakyat SANGAT BERSEDIH, karena telah dikhianati para punggawanya, yang tidak lagi SETIA pada IBU PERTIWI !!
Entah jeritan ini harus diteriakkan kepada siapa ?
Hmm.. benar (kah) kata rekan saya yang ahli tata negara, sistem negara kita sedang sakit ... banyaknya lembaga negara dengan kewenangan kembar, memicu terjadinya konflik ... menunggu kehancuran jika didiamkan ... benarkah negara kita bakalan hancur ? Apakah penyadaran harus kembali dibayar mahal ? (Eko2012)
Polri merasa punya alasan kuat untuk "menjemput" salah satu penyidik KPK (yang sudah resmi ditarik, meskipun menolak kembali ke institusi Polri), karena terungkapnya kasus penembakan TSK (?) di Bengkulu. Kedatangan para penyidik dari Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu, yang konon tidak ingin langsung menangkap, namun lebih pada melaksanakan koordinasi terhadap kasus penembakan di Bengkulu yang melibatkan salah satu penyidik KPK.
Lepas dari kebenaran dan alibi masing-masing alasan, pihak KPK "menolak" berkoordinasi dengan para penyidik, namun berkembanglah pemberitaan pengepungan Polisi terhadap KPK, yah ... tentu saja hal ini mengundang kedatangan massa aktivis (karena panggilan jiwa ingin membela KPK atau sebab lain (?)) berbondong datang ke KPK dan menggelar aksi ... malam hingga dini hari simpang siur berita bertebaran, Humas Polri dan Humas KPK "saling menjelaskan di media", menambah seram dan panasnya situasi, belum lagi orasi, yel-yel dan interview media terhadap para aktivis.
Mungkin wajar saja (sangat manusiawi ... namun masyarakat sesungguhnya berharap KPK bukan sekedar sebagai "manusia", namun "malaikat" yang bisa berlaku lebih), apabila KPK "melindungi" penyidik KPK yang dianggap handal (ditandai dengan keberhasilan mengungkap berbagai kasus korupsi "besar" termasuk di institusinya sendiri yaitu kasus simulator SIM, yang bulan lalu telah menjadi polemik pro-kontra yang heboh diulas, kembali berulang) dari upaya paksa Polri. Namun, kalau masing-masing mau menempatkan hukum di atas segalanya, yaitu sebagai panglima tertinggi ... dan hal ini masuk sebagai sebuah penyadaran, sesungguhnya KONFLIK TIDAK PERLU TERJADI. Mengapa kemudian masing-masing berujung pada kuat-kuatan atau menang-menangan ?
Konflik ini sangat membuang energi, egoisme masing-masing lembaga ini sangat menyedihkan !! Dua kekuatan besar Polri dan KPK yang (seharusnya) berisi para punggawa sakti penegak hukum pemberantas korupsi harusnya masing-masing mempunyai hati luhur dan nawaitu yang bersih ... yang meletakkan kepentingan Nuswantara di atas segala-galanya (termasuk pribadi, golongan dan institusi).
Yang masing-masing hari ini harus DIPERTANYAKAN !! (harusnya ini hal mudah yang sangat bisa diselesaikan dengan kehendak dan budhi yang luhur...)
Siapa yang senang ? yang senang Polri dan KPK konflik dan lupa dengan tugasnya ... itu juga harus DIPERTANYAKAN !!
Harusnya kita semua BERSEDIH !! Rakyat SANGAT BERSEDIH, karena telah dikhianati para punggawanya, yang tidak lagi SETIA pada IBU PERTIWI !!
Entah jeritan ini harus diteriakkan kepada siapa ?
Hmm.. benar (kah) kata rekan saya yang ahli tata negara, sistem negara kita sedang sakit ... banyaknya lembaga negara dengan kewenangan kembar, memicu terjadinya konflik ... menunggu kehancuran jika didiamkan ... benarkah negara kita bakalan hancur ? Apakah penyadaran harus kembali dibayar mahal ? (Eko2012)
Langganan:
Postingan (Atom)