SOLIDARITAS PETANI GARAM MADURA TOLAK IMPOR GARAM

DMG-Jakarta. Siang ini sekitar 25 orang massa Solidaritas Petani Garam Madura mendatangi Kantor Kementerian Perindustrian di bilangan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Mereka adalah mahasiswa dari berbagai jurusan yang sebagian berasal dari Madura, yang peduli terhadap nasib petani garam Madura, yang akhir-akhir ini makin terhimpit dengan kebijakan impor garam.
Aksi tsb meminta Menteri Perindustrian RI, MS. Hidayat, utk mencabut rekomendasi izin impor garam serta kembangkan industri/swasembada garam dalam negeri.
Mereka membawa Spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka, antara lain "Tolak impor garam", "MS. Hidayat pembunuh petani garam Madura", "Gunakan garam lokal", "Impor garam rakyat menderita", "Rakyat mengutuk MS. Hidayat", "Indonesia kaya garam", "Impor garam, MS. Hidayat harus mundur" dan "MS. Hidayat pro asing, tidak berhati".
Rencananya mereka akan kembali melakukan aksi jika impor garam tidak dihentikan, selanjutnya mereka juga merencanakan aksi di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada kesempatan yang akan datang, kata salah satu peserta unjuk rasa mengakhiri aksinya.
Memang, sangat aneh ... Indonesia adalah negara Maritim dengan luas laut 2/3 dari luas daratan ...dengan garis pantai yang sangat panjang dan seluruhnya berpotensi untuk menghasilkan garam. Kalaupun mutunya kurang, justru itu menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan mutu dan meningkatkan kesejahteraan para petani garam, bukan malah digilas dengan mengimpor garam.

Jangan mundur, bersatulah petani garam ... para pemimpin kita harus digerus hatinya untuk benar-benar menjadi merah-putih !!! yang membela kepentingan bangsa !!! (eko2012)

BEM SI PECAH ??? ADA APA ..... ?

DMG-Jabar. Beredar Desas-desus bahwa telah terjadi perpcahan dalam tubuh BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), ada apa ? Berikut ini sms yang beredar di kalangan aktivis mahasiswa yang juga diterima oleh wartawan DMG. 
"Tanggal 27-02-2012, sebanyak 19 BEM dari jawa barat telah di usir dan diperlakukan tdk manusiawi oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) pada saat pertemuan BEM-SI di lampung, dalam pertemuan BEM-SI yg di selengggaran di  Universitas Negeri Lampung.
Pada mulanya 19 BEM yg tergabung dlm Aliansi BEM Jawa Barat ini ingin masuk sebagai anggota di BEM-SI. Tapi lagi-lagi di hadang oleh Tuan rumah BEM Unila, Koordinator Pusat BEM SI, dan Daerah, dikarenakan pertemuan BEM-SI telah di tunggangi oleh kepentingan Parpol tertentu pendukung kekuasaan SBY. 
Ini menunjukkan bahwa BEM SI menjadikan aliansi Mahasiswa menjadi kelompok instruktif, cenderung pasif, pragmatis, sehingga akan menurunkan tingkat independensi sbg mahasiswa. 
Hari ini 13 BEM dari jawa barat itu di usir tengah malam, padahal sudah memberikan uang registrasi.
@Januriadi-presma univ pasundan"

Konfirmasi dengan beberapa aktivis mahasiswa, bahwa telah terjadi selisih paham dan kecurigaan di antara para mahasiswa, ada yang menyampaikan bahwa tidak terjadi keterbukaan dalam pengelolaan dana ... ada yang menyampaikan bahwa kelompok tertentu telah menungganggi BEM SI sehingga perjuangan sudah tidak murni lagi, bukan lagi suara mahasiswa.
Ah, mahasiswa ... ada apa dengan mu ? (Eko2012)

AKTIVIS MENOLAK KENAIKAN BBM MAUPUN PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI (LALU MAUNYA ...?)

DMG-Jakarta. Kamis 23 Pebruari lalu, kurang lebih 100 orang massa pengunjuk rasa dari JAMPER (Jaringan Pemuda Penggerak), mendatangi kantor Pertamina Pusat di bilangan Gambir Jakarta Pusat. Pimpinan massa Sdr. Dani menyampaikan bahwa aksi ini meminta kepada pemerintah dalam hal ini Pertamina untuk melakukan pemberantasan praktek mafia perminyakan dalam tubuh Pertamina maupun Kementrian ESDM, mereka juga menolak rencana kenaikan BBM maupun pembatasan BBM bersubsidi.
"Ada yang lebih esensi untuk menyelesaikan permasalahan BBM tanpa kenaikan harga BBM maupun pembatasan BBM bersubsidi keduanya sama-sama merugikan rakyat kecil", kilah salah satu massa pengunjuk rasa."Kami akan terus melanjutkan aksi ini dan menggalang massa dari berbagai elemen, pemerintah harus mau mendengar dan menyelesaikan akar permasalahan BBM, jangan hanya instan ... menaikkan harga atau membatasi BBM bersubsidi", lanjutnya "Paling setelah ini ada BLT, menjelang pemilu nanti ..."
Setelah rencana kenaikan BBM diumumkan Pemerintah, banyak diskusi dan konsolidasi aktivis dilakukan, sasarannya jelas ... menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, terlebih beberapa elite partai  jelas-jelas menolak kenaikan harga BBM dan menganggap pemerintah gagal serta tidak memihak rakyat kecil.
Bagaimana ini ?
Pemerintah, dalam hal ini kementerian yang berkaitan dengan BBM harus segera melaksanakan sosilaisasi terhadap rencana ini, kemudian membuka masukkan dari masyarakat, jangan sampai kebijakan ini bergulir begitu saja tanpa penjelasan, sehingga masyarakat menganggap kebijakan pemerintah ini sesuatu yang sia-sia. Kita tunggu saja ... semoga kebijakan ini bukan menjadi sesuatu hal yang kontra produktif. Pemerintah perlu memberantas praktek mafia BBM, sehingga dapat mengeliminir kebocoran anggaran dan BBM. Sementara kebijakan kenaikan ataupun pembatasan BBM bersubsidi dengan alasan untuk menyehatkan APBN 2012 sebagai konsekuensi perkembangan situasi dan kenaikan harga minyak dunia karena krisis. Benarkan penyehatan APBN hanya dengan menaikkan harga BBM saja ...? atau ada langkah lain yang lebih komperhensif untuk menyelesaikannya ?
Kita tunggu .... (eko2012)

AKSI MASYARAKAT PULAU PADANG MELAWAN PT.RAPP BERAKHIR ?

DMG-Jakarta. Aksi Forum Komunikasi Masyarakat-Penyelamat Pulau Padang (FKM-PPP) di depan gedung DPR/MPR RI berakhir kemaren. Aksi yang sudah beralngsung 60 hari, dimulai dari aksi pendudukan, aksi jahit mulut dan menginap, akhirnya berakhir. Apakah ini akhir dari perjuangan mereka ?
Sdr. Binbin korlap aksi tersebut menyampaikan bahwa aksi mereka selanjutnya akan menuntut Kemenhut untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bupati Meranti dan DPRD Bengkalis, yang intinya meminta agar ijin operasional PT.RAPP dicabut.
PT. RAPP yang konon adalah milik dari pengusaha kondang Soekanto Tanoto tidak goyah dengan aksi-aksi FKM-PPP, padahal menurut mereka semua bisa dibicarakan, karena hal yang mendasar adalah penolakan masyarakat apabila lahan seluas 41.000 HA yang meliputi 3 desa untuk tidak ditanami pohon akasia oleh PT.RAPP, pasalnya masih menurut mereka ... dengan ditanami pohon akasia, maka akan terjadi penurunan lahan gambut di wilayah itu mencapai 4 meter, hal ini sangat dikhawatirkan masyarakat setempat akan menenggelamkan 3 desa tersebut. Benarkah ?
Bagaimanapun, ternyata hati para pemodal dan institusi yang menangani kasus ini telah tertutup sehingga belum mampu mencerna dan mengendapkan akar permasalahan yang akan dan mungkin terjadi. Kebenaran dan ketidakbenaran permasalahan serta latar belakangnya, hendaknya dapat dibicarakan lebih jauh lagi.
"Jangan sampai Kantor Bupati Meranti dan Kantor Menteri Kehutanan seperti di NTB !!!", demikian teriakan salah satu peserta aksi sempat emosi.
Semoga hati nurani para pemimpin isntitusi dan para pengusaha terkentuk dengan permasalahan ini, dan semoga kerusuhan-kerusuhan tidak terjadi lagi di bumi Indonesia .... semoga .... (eko2012)