Hadir sebagai narasumber Widjajono Partowidagdo Wakil Menteri ESDM, menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya kelas menengah keatas sampai keatas harus diubah paradigmanya mengenai penggunaan kendaraan umum dari memalukan naik kendaraan umum menjadi kontributor penghematan BBM. Di
Luar Negeri, justru menampilkan keadaan yang jauh berbeda dengan apa yg
ditampilkan di Indonesia.Penggunaan kendaraan umum di Luar Negeri lebih
banyak diminati dibanding kendaraan pribadi.Bahkan pejabat pun di Luar Negeri menggunakan kendaraan umum jika berkantor. Sosialisasi
program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan segera
dimulai pekan depan.namun opsi tersebut bukan yang terbaik. Pilihan
terbaik adalah menaikkan harga. Kebijakan itu diterapkan untuk menghemat pemakaian BBM dan mengurangi beban anggaran.Masyarakat pun bisa beralih ke energi alternatif lain, misalnya gas.Sebisa mungkin jangan pakai ВВМ.Tulus Abadi dari YLKI, berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi sarat akan kepentingan politik yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.pembatasan penggunaan BBM bersubsidi adalah keputusan politik yang dijadikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan tidak memikirkan kesejahteraan.Politik yang membuat pertimbangan,bukan keputusan ekonomi yang mensejahterakan. Pembatasan dijadikan alat untuk stabilisasi poltik.menaikkan harga BBM adalah instrumen yang jauh lebih efektif ketimbang membatasi penggunaan. Karena pemerintah hanya berputar putar dan terjebak dalam situasi yang sulit, lalu sangat menyulitkan pengguna karena tidak
siapnya infrastruktur.Ini menyulitkan pengguna, karena dinegara ini infrastruktur gas pun tidak tersedia. Dampak sosial akan jauh lebih besar kalau dibatasi, daripada kenaikan harga.pembatasan penggunaan
subsidi akan menimbulkan distorsi sosial yang lebih besar karena sampai saat ini harga BBM subsidi di daerah juga jauh lebih mahal dari harga aslinya.Sebelum ada pembatasan, kesulitan akses BBM subsidi adalah permsalahan yang masih perlu ditangani yakni disparitas harga.
Komaidi Notonegoro Wakil Direktur Reforminer Institut, menkritisi kebijakan pembatasan ВВМ bersubsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah pada April mendatang sangat disayangkan beberapa pihak.kebijakan menaikkan harga BBM dengan nilai yang wajar dipandang sebagai pilihan yang lebih tepat.dengan menaikkan harga BBM maka pemerintah akan dapat menghemat anggaran yang lebih besar.
Komaidi mencontohkan jika dinaikan harga BBM sebesar Rp1.000, dengan dinaikkannya harga BBM sebesar itu maka dapat dilakukan penghematan sebesar Rp38 triliun, sementara kalau pembatasan Jabodetabek misalnya hanya hemat Rp12 triliun. Selanjutnya Komaidi juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG) juga tidak efektif.pemerintah sendiri belum memaksimalkan sarana dan prasarana stasiun pengisian BBG tersebut.Di Jawa saja hanya ada 16 titik stasiun pengisian BBG, apalagi di luar Jawa. Jadi kebijakan itu juga sangat tidak masuk akal.
Narasumber Mardani Ali Sera/anggota komisi VII DPR dari fraksi PKS, menyampaikan bahwa masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan sepenuhnya beres di tahun 2012 ini.Tahun ini, masalah
tersebut hanya sedikit terselesaikan.pembatasan BBM subidi yang dilakukan pemerintah bukan langkah yang tepat. "Kita optimis 2012 masalah subsidi sedikit selesai. Disini saya garis bawahi ya, sedikit. Karena pembatasan ВВМ bukan merupakan formula yang paling tepat atau utama untuk mengatasi masalah BBM ini. Permasalahan utama mengapa kita harus impor BBM adalah karena kapasitas kilang yang tidak memadai.Kebutuhan kita 1,4 juta sampai 1,5 juta barel per hari,tapi kilang kita maksimal hanya bisa 1,1 juta barel, ini sudah paling maksimal ya. Jadi kita harus impor 400 ribu barel. Menaikkan harga BBM sebesar Rp 500-1.000 jauh lebih baik karena bisa menghemat Rp 38triliun untuk mengimpor BBM.Naikin Rp 500 sampai Rp 1.000 jauh lebih baik. Kita menaikkan Rp 1.000 saja sudah bisa hemat Rp 38 triliun,jadi kenapa takut." demikian ungkapnya.
Sepertinya, pro-kontra akan terus terjadi ... kita tunggu, arah kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, apakah efektif efisien untuk mengatasi permasalahan BBM ? semoga bukan rakyat yang dikorbankan, semoga pemerintah memang benar-benar meikirkan rakyatnya sehingga, masyarakat semakin sejahtera ... bukan makin mundur dan miskin ... (eko2012)
